REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI meminta syarat pinjaman kredit usaha di tengah pandemi Covid-19 agar dipermudah dan perlu menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/2/2022) mengatakan hal itu ketika Komisi VI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VI yang akrab disapa Demer mengeluhkan mengenai proses peminjaman kredit bagi para pelaku usaha yang syaratnya sulit dipenuhi oleh sebagian besar mereka yang sedang terdampak pandemi.
"Ketika saya di lapangan, banyak pengaduan datang pak. Ada syarat pengajuan kredit terutama di Program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk UMKM," kata dia.
Keluhan yang diserap oleh Demer di lapangan yakni para pelaku usah menilai syarat pengajuan kredit sangat memberatkan. "Pinjam maksimum Rp 10 miliar tapi nantinya harus dengan hasil omset mencapai Rp 50 miliar. Padahal mungkin yang mereka butuhkan hanya 1 miliar saja untuk kebutuhan mempertahankan usaha mereka tolong perhatikan ini," ucap Demer selaku Ketua Raker Komisi VI.
Demer juga menjelaskan bahwa bantuan dana tersebut benar-benar dibutuhkan para pelaku usaha, pasalnya untuk menstabilkan bisnis mereka di tengah pandemi. "Bantuan dana usaha ini biasanya mereka gunakan untuk bisa mempertahankan pegawai atau karyawan inti lalu kemudian untuk merawat properti usaha. Seperti usaha kolam renang, maka kolamnya harus dijaga, tamannya harus dijaga," ucapnya.
Demer juga mengkritisi syarat pengajuan kredit yang mana harus menyertakan cash flow. "Situasi masih pandemi, gimana ceritanya ada cash flow, walaupun para pelaku bisnis utamanya di Bali tetap optimistis menjalankan bisnis mereka," ujar Demer.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Investasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan optimistis target pemulihan iklim investasi bisa tercapai. "Itu bukan pekerjaan mudah ke depan, tapi saya yakin dengan pengalaman dua tahun (pandemi) di 2020 dan 2021, dengan satu perubahan pola regulasi lewat Undang-undang Cipta Kerja, dan tingkat kebutuhan global terhadap sumber daya alam Indonesia," ujarnya.
