REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kurikulum paradigma baru atau populer disebut Kurikulum Prototipe sebenarnya revisi dari kurikulum 2013 dan diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Krisis pembelajaran dan ditambah dengan pademi covid-19 telah menyebabkan kemunduran pembelajaran (learning loss), pengetahuan, dan keterampilan, baik itu secara umum maupun spesifik. Kurikulum ini akan terus evaluasi sampai tahun 2024, setelah itu pemerintah akan menentukan kebijakan kurikulum seperti apa yang sesuai diterapkan di negeri ini. Diharapkan, melalui penerapan selama dua tahun ke depan, pengalaman di sekolah-sekolah penggerak, dan sekolah-sekolah non sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum ini mulai tahun 2022 akan mendapatkan formula kurikulum yang tepat dan terus dilanjutkan di masa-masa mendatang.
Demikian, antara lain kesimpulan dari Seminar Nasional “Motivasi dan Penguatan Kurikulum Prototipe 2022” yang dadakan oleh Direksi Pengembangan Sekolah-Sekolah Uhamka bekerja sama dengan FKIP Uhamka, di Aula Ahmad dahlan, Kampus FKIP Uhamka Jakarta, Sabtu (29/1).
Seminar yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru dari sekolah-sekolah di bawah binaan FKIP Uhamka, dosen FKIP Uhamka, Lembaga Pendidikan Aisyiah DKI Jakarta dan daerah lain menghadirkan pembicara Drs Zulfikri Anas Med (Plt kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbud), Dr Zamah Sari Mag (Warek II Uhamka), Dr Desvian Bandarsyah MPd (ekan FKIP Uhamka), dan moderator Dr Chandrawaty MPd (dirut Pengembangan Sekolah-Sekolah Uhamka).
Zukfikri Anas memaparkan bahwa learning loss sesungguhnya bukan semata disebabkan oleh pandemi Covid-19. “Justru pandemi ini menyadarkan kita bahwa dunia pendidikan kita telah mengalami krisis belajar sejak lama. Andaikan kita menyadari bahwa proses belajar itu utamanya terjadi di dalam diri setiap peserta didik, mereka dibiasakan untuk mengolah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raganya, maka mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat dengan logika berpikir dan nalar yang kuat,” kata Zulfikri Anas seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Ia menambahkan, Kurikulum Prototipe hadir sebagai opsi yang membantu setiap satuan pendidikan memulihkan pembelajaran yang selama ini mengalamai krisis. Anak bersekolah, namun belum belajar dalam artian yang sesungguhnya.
Padatnya materi kurikulum dan rumitnya administrasi, kata Zulfikri, disinyalir menjadi penyebab mengapa guru lebih fokus kepada penyampaian materi, bukan fokus kepada kemampuan anak. “Pembelajaran selalu diawali dengan penyampaian materi kurikulum dengan menggunakan metode, aktivitas, sumber belajar, dan penilaian yang seragam untuk semua anak,” tuturnya
Pembelajaran seperti ini , kata dia, menyebabkan anak tidak belajar dan menjadi pemicu ketertinggalan belajar. Bisa jadi anak kelas VI SD tapi kemampuan logika dan nalarnya sama dengan anak kelas II SD.
Salah satu karakteristik Kurikulum Prototipe adalah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensi anak (teach at the right level), melalui cara ini ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dapat dimitigasi sejak dini. “Kita berharap, melalui pendekatan seperti ini, guru lebih mengenal setiap muridnya, dan lebih merdeka dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi setiap anak. Kondisi belajar yang kondusif menjadi pengungkit penguatan karakter setiap peserta didik,” ujar Zulfikri.
Zamah Sari mengemukakan, kehadiran kurikulum prototipe ini bisa ditatap dari sudut makro, meso, dan mikro. Secara makro kurikulum ini menjadi pintu kecil untuk memasuki sebuah peradaban baru yang tidak terkotak-kotak berdasarkan bidang keilmuan atau mata pelajaran. Ke depan, pembelajaran yang terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran tidak relevan lagi, dan peserta didik merdeka untuk memilih, meramu, dan memadukan bidang-bidang yang berbeda. Pembelajaran IPAS merupakan cara tepat untuk mengawalinya. “Kebijakan pemerintah ini patut kita apresiasi dan kita bergerak bersama-sama,” ujarnya.
Pada tingkat meso, kebijakan pemerintah tentang kurikulum ini menuntut perubahan manajemen pengelolaan sekolah, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pintu yang memaksa Yayasan dan direktorat untuk memulai membangun digital governance. “Tiga kata kunci yang harus kita sikapi secara bijak dan matang, yaitu human capital, kolaborasi keilmuan, dan digital governance. Pintu kecil ini akan mengakhiri rezim administratif yang selama ini membelenggu kreativitas di satuan pendidikan,” paparnya.
Pada tingkat mikro, menuntut perubahan paradigma para pendidik untuk selalu menunggu komando dan mengidam-idamkan panduan teknis yang lengkap. “Untuk itu kita harus benar-benar menyadari bahwa ini sebua peluang, pintu kecil yang berdampak besar di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menegaskan, “Dalam konteks ini, kita sangat megapresiasi Kemendikbud, sebuah terobosan luar biasa, dan itu semua bergantung kepada kita, apakah kita akan memanfaatkan atau justeru akan membiarkan diri kita terbelenggu seperti yang sudah-sudah. Ini menjadi kemewahan sendirri, terlalu lama dipenjara, setelah bebas bingung menjalaninya.”
Desvian Bandarsyah mengatakan, learing loss ini sudah berlangsung sejak lama sebagai akibat jangka panjang dari pendidikan yang mekanistis dan administratif. “Selama ini kita tidak berhasil menangkap nilai-nilai dari tugas-tugas mendidik. Kehilangan nilai belajar mengakibatkan loss learning berkepanjangan, dan akibatnya kita sudah menuai loss generation serta menjadi problem sumber daya manusia di negeri ini, talenta-talenta mati sebelum berkembang, potensi mati sebelum disentuh oleh kita,” ujar Desvian.
Ia menjelaskan, persoalan-persoalan uniformistik dalam pendidikan membunuh potensi unik dalam diri peserta didik. Sebanyak 30 orang anak di dalam kelas menanggung penderitaaan itu sejak TK sampai menengah dan bahkan berdampak pada pola pikir pada saat di perguruan tinggi. Mereka masuk kedalam kelas dan digiring ke dalam satu titik yang sama. Selama 12 tahun lebih bersekolah, namun belum belajar (school but not learning).
“Kita tidak ingin melanjutkan tradisi pendidikan yang seperti ini jika kita tidak ingin termasuk orang-orang yang menginvestasikan dosa secara periodik dan turun-temurun ini. Kita tidak ingin terperangkap pada iradisi yang telah mengakibatkan pendidikan kita menjadi problematis,” paparnya.
Kemajuan membuat kehidupan semakin kompleks, semakin problematik, dan semakin terintegrasi. “Jika kita tidak mampu menangkap esensi dari berbagai perubahan ini, maka jangan-jangan hasil pendidikan kita justeru lebih kaku dari robot, untuk itu mari kita berubah, dan pemerintah telah membuka peluang itu, sebuah impian dunia pendidikan yang selama ini terpendam,” tegas Desvian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
