REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menanggapi rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengungkap adanya 119 pondok pesantren terindikasi terorisme. Menurutnya, data tersebut seharusnya didalami lebih lanjut dan tidak terburu-buru disampaikan ke publik, karena justru menimbulkan keresahan dan prasangka.
"Terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru," ujar Yandri lewat keterangannya, Ahad (30/1/2022).
Ia meminta BNPT mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren. Serta pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi lahirnya terorisme dan radikalisme.
"Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka," ujar Yandri.
BNPT juga diminta terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pesantren terafiliasi dengan terorisme. Agar tak menimbulkan pandangan negatif di masyarakat.
"Warga negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta merta dihukum dan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog, ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya, Kepala BNPT, Boy Rafli Amar memaparkan perkembangan jaringan teror nasional di Indonesia. BNPT juga menghimpun beberapa pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme, diantaranya 11 Ponpes terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 Ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 Ponpes terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
