Puan Minta Kepolisian Tumpas Tuntas Mafia Pupuk Bersubsidi

Menurut Puan aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan.

Jumat , 28 Jan 2022, 18:01 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kepolisian segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi. (ilustrasi).
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kepolisian segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kepolisian segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi. Menurutnya aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1).

Baca Juga

Puan mengatakan masalah pupuk subsidi selalu dikeluhkan petani kepada Puan mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Politikus PDIP itu mengaku geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

"Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET," ujarnya.

"Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa," imbuhnya.

Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.

Disamping itu, Mantan Menko PMK itu pun menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Puan menyebut, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

"Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK," tuturnya.

Puan berpesan untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Ia juga mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubdisi.

"Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah kawan-kawan petani sendiri. Mari kita bersatu padu memberantas mafia pupuk bersubsidi karena petani adalah motor ketahanan pangan kita semua," ucapnya.