Thursday, 18 Syawwal 1443 / 19 May 2022

PDIP Jelaskan Empat Kriteria Kepala Otorita IKN

Jumat 28 Jan 2022 04:17 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan pemimpin yang berani, dan visioner. (Foto: Hasto Kristiyanto)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan pemimpin yang berani, dan visioner. (Foto: Hasto Kristiyanto)

Foto: istimewa
Hasto mengatakan, PDIP punya stok kader yang bisa dipertimbangkan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan pemimpin yang berani, dan visioner. Selain dua kriteria tersebut, calon kepala otorita IKN harus memiliki dua kriteria lain, yakni memahami kultur kebudayaan bangsa, serta tata kota yang baik yang punya orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.

"Jadi saya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dipertimbangkan oleh bapak presiden dan PDI Perjuangan yang meyakini siapapun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga

Hasto mengatakan, partainya punya stok kader yang bisa dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jadi calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya yang dianggap PDIP layak menjadi calon kepala otorita IKN adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto.

Partai berlambang kepala Banteng itu sempat menyebut dua nama lain seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan bupati Banyuwangi Azwar Anas. Namun, keduanya masih mengemban tugas yang diamanatkan Presiden Jokowi.

"Dulu kami sebutkan Bu Risma karena ada kriteria bahwa calon yang diusulkan itu memiliki latar belakang kepala daerah dan juga arsitek sehingga kalau kita melihat kriteria itu memang beliau memenuhi syarat," ucapnya.

Hasto menyebut nama-nama tersebut masih dalam dialog antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait siapa yang pada akhirnya ditunjuk sebagai kepala otorita IKN.

"Ya itu kami serahkan sepenuhnya ke Presiden hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bapak presiden," ucapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA