REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pembebasan lahan tol tepatnya di RT 14/RW 05, Dusun Ngenthak, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyisakan satu rumah warga yang dimiliki Sumanto.
"Di dusun ini sebanyak 18 kepala keluarga kena semua," kata Sumanto yang berusia 58 tahun tersebut.
Akibat ditinggalkan puluhan tetangga, rumah pria yang berada di pinggir dusun tersebut menjadi satu-satunya yang tersisa di Dusun Ngenthak. Meski tempat tinggalnya masih berdiri kokoh, untuk lahan pertanian miliknya seluas 980 m2 ikut terkena ganti untung proyek pembangunan tol yang akan menyambungkan Solo dengan Yogyakarta tersebut.
"Waktu itu saya menerima ganti untung sebesar Rp 625 juta. Sebagian uangnya saya belikan sawah di depan rumah, harganya Rp 300 juta dan biaya pengurusan Rp 14 juta. Sisanya untuk rehab rumah saya, sekarang sudah habis uangnya," katanya.
Pria dua anak ini mengaku belum lama menempati rumah tersebut. "Baru sekitar 8-9 tahun lalu. Saya tinggal di situ sama anak-anak dan istri. Istri saya kebetulan jualan soto. Dulu waktu masih banyak tetangga biasanya digunakan nongkrong anak-anak muda sampai malam, sekarang sore sudah tutup," katanya.
Ia mengatakan puluhan tetangganya tersebut saat ini sudah berpindah ke berbagai daerah di Kabupaten Klaten, di antaranya ke Gawok, Delanggu, Juwiring, dan Segaran.
Sementara itu, informasi awal yang diterima warga terkait proyek tol tersebut belum lama. Menurut dia, proses berjalan cepat termasuk untuk proses ganti untung.
"Saat itu kami dapat undangan dari kelurahan, katanya di sini mau dipakai untuk tol. Semua orang setuju, ternyata betul kami didatangi dari kecamatan, kabupaten, dan BPN. Mereka memberikan info kalau di sini mau dilewati jalan tol, biaya (ganti untung) lebih besar dari kemarin-kemarin," katanya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten Sulistiyono mengatakan sebanyak 21 desa di sembilan kecamatan sudah menerima ganti untung dampak pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.
"Untuk bidang tanah di 21 desa itu nilainya mencapai Rp 1,17 triliun. Dari total tersebut yang paling banyak menerima pembayaran itu Desa Kapungan karena di situ untuk lingkar susun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
