Monday, 17 Muharram 1444 / 15 August 2022

Mengapa Miliarder Tuban Kini Kesulitan dan Menganggur?

Kamis 27 Jan 2022 11:15 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Teguh Firmansyah

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Foto: DPD RI
Warga kampung miliarder dinilai tidak bisa manfaatkan uang hasil gusuran dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, TUBAN -- Tak lama menikmati menjadi 'orang kaya' usai terima ganti rugi uang gusuran, warga di 'kampung miliarder' Tuban pun kni terlilit masalah ekonomi.  Rentetan mobil yang sebelumnya mereka beli tak lagi mengaspal. Banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana mungkin uang ganti rugi itu dapat amblas dengan cepat?

Ketua DPD LaNyalla Matalitti  mengaku prihatin dengan kondisi warga Desa Sumurgeneng, yang kesulitan mencari penghasilan. Padahal, warga sempat kaya mendadak setelah lahannya digusur Pertamina. Namun sayang, uang ganti rugi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Baca Juga

"Saya cukup prihatin mendengar informasi penyesalan warga Desa Sumurgeneng, Tuban, yang menjual lahan sawahnya ke Pertamina. Pemerintah perlu merespons kondisi ini. Pasalnya, warga kehilangan pekerjaan dan kesulitan menciptakan pekerjaan pascalahannya digusur Pertamina," ujarnya  di sela kunjungan dapil di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ia berharap pemerintah menyiapkan skema pemindahan lahan jika terjadi penggusuran di Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti mengingatkan masyarakat yang terkena gusuran agar lebih bijak menggunakan uang ganti rugi.

Menurutnya, warga yang umumnya berprofesi sebagai petani, tidak mudah beralih pekerjaan setelah lahannya digusur. Permasalahan ini merupakan fenomena masyarakat yang seringkali terjadi jika ada penggusuran.

"Mereka akan kaya sebentar, namun karena tidak bisa mengelola uangnya, tidak berapa lama kemudian mereka menjadi miskin, kehilangan semuanya dan menganggur. Warga sering lupa jika mereka pun masih butuh pemasukan," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan potensi pembangunan di daerah sebenarnya sangat tinggi, baik itu disebabkan proyek strategis nasional maupun pembangunan jalan tol atau gedung.

"Ironisnya, ganti rugi uang yang besar justru tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, malah menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat," katanya.

Untuk itu, LaNyalla berharap pemerintah memiliki skema yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang terkena gusuran."Misalnya melalui pemindahan lahan agar warga tetap bisa bertani ketika tanahnya digusur. Jadi terdapat winwin solution. Pemerintah jangan sampai abai dengan nasib dan masa depan warganya," katanya.

Baca juga : Geledah Rumah Bupati Langkat, Ini Temuan KPK Lainnya yang Mengejutkan

Pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan, Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna menilai, fenomena miliarder tiba-tiba yang jatuh miskin menunjukkan terjadinya gegar budaya (culture shock) yang tidak bisa dikelola dengan baik.

Ia melihat, masyarakat tidak siap menghadapi proses perubahan yang terjadi. Sayangnya, selama ini di Indonesia tidak ada pendampingan dari perusahaan-perusahaan atau pemerintah dalam mengelola uang ganti rugi lahan tersebut.

"Budaya konsumtif dan budaya instan yang ada di masyarakat sering menyebabkan masyarakat tidak berpikir untuk jangka panjang," kata Hempri, Rabu (26/2/20200).

Bagi Hempri, fenomena miliarder yang jatuh miskin ini tidak hanya akan terjadi di Tuban. Tapi, juga perlu dilakukan antisipasi untuk daerah-daerah lain yang belakangan mengalami ganti rugi lahan sebagai dampak dari proyek pembangunan.

Baca juga : Jangan Anggap Remeh, Ini Manfaat Asuransi Mobil

Apalagi, selama ini banyak kasus yang terjadi kompensasi ganti rugi lahan dirasa cukup selesai ketika masyarakat sudah menerima uang sebagai kompensasi tersebut. Tidak ada arahan dari pemerintah, misalnya terkait penggunaan dana kompensasi.

Akibatnya, banyak masyarakat yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan konsumtif membeli mobil, rumah dan sebagainya. Kalaupun membuka usaha sering kecenderungan hampir sama seperti membuka warung kelontong atau usaha dagang.

"Padahal, masyarakat tidak memiliki bekal untuk itu, sehingga mereka mengalami kegagalan dalam merintis usaha," ujar Hempri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA