Tuesday, 23 Syawwal 1443 / 24 May 2022

Pemerintah Prancis Tutup Situs Web Muslim

Kamis 27 Jan 2022 09:30 WIB

Rep: Dwina agustin/ Red: Friska Yolandha

Akun Twitter Nantes Revoltee mengunggah dukungan yang diperoleh dari sejumlah orang, baik dari pembaca, wartawan independen, hingga asosiasi.

Akun Twitter Nantes Revoltee mengunggah dukungan yang diperoleh dari sejumlah orang, baik dari pembaca, wartawan independen, hingga asosiasi.

Foto: Unggahan Twitter Nantes Revoltee
Kantor berita yang dikelola aktivis itu dianggap bertentangan dengan nilai nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis mengatakan pihaknya menutup kantor media yang dikelola aktivis dan situs web Muslim yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Tindakan ini menyusul protes kekerasan di wilayah Nantes.

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan akan menutup Nantes Revoltee, sebuah platform media lokal yang telah menyampaikan informasi tentang protes tersebut. Beberapa hari sebelumnya, dia telah mengumumkan rencana untuk menutup situs web La Voie Droite, yang menerbitkan konten keagamaan Islam.

Baca Juga

Mengumumkan rencana untuk menutup Nantes Revoltee kepada anggota parlemen di parlemen Prancis pada Selasa (25/1), Darmanin menggambarkannya sebagai kelompok "ultra-kiri" yang telah berulang kali menyerukan kekerasan terhadap negara dan polisi menjelang protes akhir pekan. Pada protes itu tiga orang ditangkap, jendela toko pecah, dan perkelahian terjadi.

Pengacara untuk Nantes Revoltee Raphael Kempf mengatakan, bahwa situs web yang membagikan informasi tentang suatu acara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di sana. "Kami melihat pemerintah yang menggunakan alat hukum ini untuk menyerang suara-suara yang mengkritik mereka," kata Kempf.

Kempf menyatakan pemerintah sekarang telah meningkatkan kekuasaan di bawah undang-undang tahun 2021 yang menjadikan menghasut kekerasan sebagai alasan pembubaran. Sebelumnya kelompok-kelompok itu sendiri harus dipersenjatai atau melakukan kekerasan. Hingga saat ini, Nante Revoltee mengatakan belum menerima komunikasi apa pun dari Kementerian Dalam Negeri terkait penutupannya.

Sedangkan selama wawancara TV akhir pekan, Darmanin mengumumkan situs Islam La Voie Droite akan ditutup menggunakan undang-undang 2021 untuk konten menghasut kebencian dan menyerukan jihad. La Voie Droite membantah menerbitkan konten semacam itu.

"Ketika kami mendorong umat Islam untuk menghormati teks, itu menentang segala jenis ancaman atau legitimasi kekerasan," ujar pernyataan La Voie Droite.

Pemerintah telah meningkatkan penggunaan kekuasaan untuk menutup organisasi atau kelompok. Dalam dua tahun terakhir, menurut catatan publik Prancis, ada 12 penutupan seperti itu, naik dari tujuh antara 2016-2019.

Sebelum membubarkan sebuah asosiasi, Kementerian Dalam Negeri memberi tahu pihak terkait, yang memiliki waktu 15 hari untuk menjawab dengan argumen tandingannya. Kemudian, begitu keputusan itu diterbitkan, organisasi tersebut dapat membawa kasus tersebut ke Dewan Negara, sebuah pengadilan tata usaha negara.

Dari organisasi yang ditutup oleh dekrit sejak Januari 2020, tujuh di antaranya terkait dengan Muslim, termasuk asosiasi untuk menjalankan masjid, organisasi kemanusiaan, dan kelompok anti-Islamofobia. Sedangkan sebanyak tiga situs kelompok sayap kanan telah ditutup.

Undang-undang tahun 2021 diperkenalkan sebagai tanggapan atas serangan kekerasan yang telah dilihat Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah peristiwa pemenggalan kepala guru sekolah Samuel Paty pada 2020 dan serangan pada 2015 di Paris yang menewaskan 130 orang.

Tapi beberapa pengacara dan kelompok kampanye mengatakan pihak berwenang bertindak berlebihan untuk memberangus suara-suara kritis. Pemerintah justru menargetkan siapa pun yang mempraktikkan bentuk Islam yang tidak disetujui oleh negara.

Dalam langkah lain yang mengkhawatirkan beberapa kelompok hak asasi, pemerintah Prancis telah meningkatkan penyensoran konten di internet. Sensor itu dianggap terkait teroris atau membenarkan kekerasan berdasarkan undang-undang tahun 2014. Para pejabat mengatakan itu perlu untuk membendung serangan kekerasan.

Pengacara dengan organisasi hak digital La Quadrature du Net, Noemie Levain, mengatakan kekuasaan ini terbuka untuk disalahgunakan. "Proses pengambilan keputusan tidak jelas. (Polisi) dapat menunjuk sesuatu tentang Muslim sebagai bermasalah bahkan jika itu bukan kekerasan, mereka dapat melakukan hal yang sama dengan sesuatu aktivis yang menyerukan protes," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA