REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta semua pihak untuk terus menggaungkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes), terutama di sekolah. Sebab, P2G masih menemukan banyak pelanggaran prokes dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
"Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, kepada Republika, Rabu (26/1/2022).
Dia menilai, pelaksanaan PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif. Berdasarkan hasil pemantauan di wilayah DKI Jakarta, ada pelanggaran dalam menjaga jarak sejauh meter di dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas yang relatif kecil ketimbang jumlah siswa.
Pelanggaran lainnya berupa ruang sirkulasi udara yang tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC, siswa berkerumun dan melakukan kumpul-kumpul atau nongkrong bersama sepulang sekolah, dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam. Dia menilai, kondisi itu terjadi akibat pengawasan yang lemah dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait.
Berdasarkan kondisi itu, P2G mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk kepala daerah sekitar daerah aglomerasi menghentikan skema PTM 100 persen. Menurut Satriwan, langkah tersebut perlu diambil demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.
"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," ujar dia.
Satriwan menambahkan, guru-guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM terbatas 50 persen dengan metode campuran tersebut. Para guru dan siswa rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop/komputer, sinyal internet bagus, relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital.
"Tentu dengan catatan, ada pendampingan orang tua dari rumah selama anak PJJ," kata Satriwan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan, ada penambahan penutupan sekolah di DKI sebanyak 90 lokasi hingga Selasa (25/1/2022) malam kemarin. Menurut dia, rekapitulasi tersebut mencakup lima wilayah kota administrasi DKI.
“Total sekolah yang ditemukan kasus positif sebanyak 90 sekolah,” jawaban Riza kepada awak media, kemarin malam.
Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang terkumpul hingga Sabtu (22/1/2022) kemarin. Dari banyaknya sekolah ditutup itu, kata dia, paling banyak adalah tingkat SMA dengan jumlah 30 sekolah. Disusul SD sekitar 25, SMP sebanyak 17, TK 11, SMK lima, dan PKBM sebanyak dua.
