REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah mencium dugaan mega skandal korupsi dalam tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak dilantik sebagai Menteri BUMN. Erick mengungkapkan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya terkait temuan kasus Jiwasraya.
Saat menjabat sebagai orang nomor satu di BUMN, Erick langsung menetapkan lima fondasi BUMN yang meliputi peningkatan kontribusi terhadap nilai ekonomi dan sosial, mengusung inovasi model bisnis, meraih kepemimpinan teknologi, mendorong peningkatan investasi, serta menerapkan pengembangan talenta yang merupakan upaya konkret perseroan dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Erick juga merampingkan jumlah BUMN, meminta proses bisnis yang baik, hingga menaruh figur yang berintegritas dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Erick menilai upaya pencegahan korupsi tak cukup hanya berhenti di situ.
"Ketika sedang review KPI-KPI yang ditargetkan presiden, dalam pendalaman kita melihat ada beberapa perusahaan yang tata kelolanya jelek sekali dan kita lihat ini sudah sejak lama," ujar Erick saat kuliah umum bertajuk "Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi Jiwasraya" di Auditorium Yustinus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Erick pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick menyebut dukungan presiden sangat penting dalam penyelesaian kasus yang sudah lama terjadi.
"Ini sudah lama terjadi, 2006 dan 2013, tetapi karena ini mungkin skandalnya besar, menyangkut banyak orang kuat, dan pasti ada perlindungan hukum, ya ini memang harus top down policy dari Bapak Presiden langsung, kalau tidak, tidak mungkin kita kuat," ucap Erick.
Presiden, lanjut Erick, pun meminta Erick meneruskan temuannya tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dan investigasi audit dari BPK hingga BPKP, Erick pun melaporkan dugaan kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Erick mengaku tak hanya terpaku dalam persoalan penegakan hukum, melainkan juga pada aspek korporasi mengingat kerugian yang dialami para nasabah Jiwasraya. "Dalam restrukturisasi Jiwasraya perlu ada payung hukum yang supaya ketika ini dibawa ke pengadilan atau diputuskan itu punya kekuatan," ungkap Erick.
Erick menyebut penyelesaian kasus Jiwasraya tak hanya cukup berhenti di penegakan hukum, melainkan juga pengembalian dana nasabah. Erick mengatakan pemerintah telah melakukan upaya terbaik dan berhasil mendapat persetujuan restrukturisasi dari 99 persen nasabah Jiwasraya untuk migrasi ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anak usaha dari induk holding BUMN asuransi dan penjaminan.
Erick mengaku apa yang ia lakukan tidak mungkin sempurna. Namun, ucap Erick, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dalam memperjuangkan hak para nasabah Jiwasraya. "Yang membedakan kita dengan kasus korupsi yang lain itu, saya apresiasi Jaksa Agung bahwa ini ada solusi buat yang dirugikan, bukan dipending kasusnya yang tidak ada kejelasannya. Ingat, banyak kasus korupsi dana pensiun dan korupsi asuransi sampai hari ini tidak ada solusi, semua ditipu dan tidak ada pengembalian," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
