Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Gatot Nurmantyo Beberkan Motif Terselubung Ambang Batas Presiden di Sidang MK

Rabu 26 Jan 2022 14:57 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah

Juru kamera merekam video saat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kiri layar proyektor) didampingi kuasa hukumnya, Refly Harun menyampaikan pandangannya saat sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Juru kamera merekam video saat mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kiri layar proyektor) didampingi kuasa hukumnya, Refly Harun menyampaikan pandangannya saat sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Gatot menilai penerapan ambang batas presiden berbahaya bagi demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo tak berhenti mengkritisi kebijakan presidential threshold (PT) atau syarat ambang batas pencalonan Presiden. Kali ini, Gatot menuding PT termasuk bagian dari kudeta terselubung.

Gatot menyampaikan pemberlakuan PT sebesar 20 persen tergolong sangat berbahaya bagi penerapan demokrasi di Tanah Air. Ia khawatir kebijakan itu sejatinya demi menguntungkan partai politik (parpol).

Baca Juga

Gatot menduga ada parpol yang ingin mempertahankan hegemoninya lewat PT 20 persen.  "Dari hasil analisa, renungan, kami berkesimpulan ini sangat berbahaya karena Presidential Threshold 20 persen adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi menjadi partaikrasi melalui berbagai rekayasa undang-undang," kata Gatot dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (26/1).

Gatot mengungkapkan keresahannya terhadap praktek partaikrasi ketika parpol mendominasi urusan berbangsa dan bernegara. Ia menyinggung kondisi politik saat ini dimana parpol koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo sangat kuat. Adapun kekuatan oposisi kian menyusut dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke dalam koalisi Pemerintah.  "Ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa bernegara ke depan," ujar Gatot.

Oleh karena itu, Gatot berharap para hakim MK bisa mengeluarkan putusan terbaik bagi masa depan bangsa. Gatot tetap optimis gugatan terhadap PT kali ini dapat berhasil walau telah berkali-kali gagal sebelumnya.  "Untuk itu kami mohon yang mulia dapat ambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan berdasarkan kebenaran dari Tuhan yang maha Esa," ucap Gatot.

MK diketahui menggelar sidang lanjutan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Gatot Nurmantyo dengan perkara nomor 70/PUU-XIX/2021. Gatot didampingi oleh Refly Harun dan Salman Darwi sebagai kuasa hukum.

Gatot menggugat UU Pemilu terkait pasal 222 UU 7 tahun 2017 tentang PT sebesar 20%. Dalam gugatannya, Gatot meyakini PT bertentangan dengan UUD 1945 pasal 6 ayat 2, pasal 6 A ayat 2, dan pasal 6 A ayat 5.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA