REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Perpanjanan PPKM oleh pemerintah pusat dinilai sebagai pilihan yang tepat, guna mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran varian Omicron. Kiat ini telah terbukti mampu menjadi sistem kontrol yang sangat diperlukan dalam upaya menghadapi sebaran kasus Covid-19 varian Delta, beberapa waktu lalu.
"Memang sistem kontrol itu (PPKM) yang paling baik, maka saya sepakat, jika diperpanjang," ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa (25/1) malam.
Melalui perpanjangan PPKM, jelasnya, masyarakat yang semula merasa dan beranggapan bahwa Covid-19 sudah landai, bakal diingatkan untuk kembali waspada. Sebab, sebagian masyarakat mulai banyak yang berasumsi seolah-olah Covid-19 ini sudah selesai dan kasusnya juga tidak sebanyak tahun kemarin.
Padahal Omicron ini sedang ramai-ramainya dan grafiknya terus mulai meningkat, hingga kendali PPKM sangat penting dilakukan guna menghadapi Omicron. "Maka ini semacam panggilan untuk bangun, 'Hey hey ada loncengnya lho' dan ini juga pertanda kita semua mesti siaga terhadap varian Omicron, lho," tegas gubernur.
Sampai saat ini, Ganjar juga terus berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota serta meminta rumah sakit untuk rajin memperbarui data-data kasus. Tak terkecuali mengupayakan agar uji Whole Genome Sequencing (WGS) bisa dipercepat, agar deteksi dini varian Omicron juga tidak terlambat.
Sebab pengalaman di daerah yang ditemukan varian Omicron ternyata pasiennya sudah sembuh, namun hasil uji WGS baru keluar setelahnya. "Problemnya satu, ini waktu ngetesnya lama, maka beberapa kasus kemarin ketika kita umumkan ke publik pasiennya udah sembuh," tambah gubernur.
Meski begitu, Ganjar menegaskan masyarakat tidak boleh meremehkan dan tetap mematuhi perpanjangan PPKM di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron.
"Namun kebijakan pemerintah ini harapannya juga harus mampu membuat masyarakat lebih berhati-hati dan tidak meremehkan Omicron yang kini tengah menyebar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
