REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin merombak susunan pejabat eselon IIB yang sebagian besar menduduki kursi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. "Semoga dengan dilantiknya para pejabat yang baru kinerja perangkat daerah dapat lebih ditingkatkan, sinergi dan kolaborasi semakin efektif," kata Ade usai melantik pejabat di gedung Sekretariat Daerah Bogor, Cibinong, Selasa (25/1/2022).
Ade melantik tujuh pejabat eselon IIB yang terdiri dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli, serta asisten pemerintahan. Pertama, Asnan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, Ade Yana Mulyana menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan.
Ketiga, Agus Ridhallah menjadi Kepala Dinas Perhubungan dari sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Keempat, Ma'mur menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dari sebelumnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Kelima, Arman Jaya menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
Keenam, Zulkifli menjadi Asisten Adiminstrasi dari sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Ketujuh, Irwan Purnawan menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dari sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Ade menjelaskan, rotasi tersebut sengaja dilakukan sebelum mengisi kursi eselon IIB yang kosong lantaran ada beberapa pejabat yang pensiun sejak 2021. "Assessment (proses penilaian dalam rotasi pejabat) ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Desember 2021, tapi di (pemerintah) pusatnya agak lama. Sehingga baru Januari ini dilantik," kata Ade.
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat akan membuka lelang jabatan (open bidding) untuk mengisi empat kursi eselon IIB yang kosong, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sebelum melantik mereka yang lolos dalam lelang jabatan, Ade akan merotasi Ade Jaya yang kini duduk di kursi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Inspektorat.
"Sebab pejabat yang menempati jabatan tersebut (Kepala Inspektorat) harus orang yang cukup senior," terang Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
