REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Relokasi pedagang kaki lima (PKL) berdampak pada hilangnya pekerjaan pendorong gerobak di Malioboro, Yogyakarta. Pendorong gerobak di kawasan wisata itu pun mengaku kebingungan untuk menghidupi keluarganya jika relokasi tetap dilakukan.
"(Pendorong gerobak) Sangat terdampak dengan relokasi, dimana puluhan tahun kami didanai oleh PKL, hidup kami bergantung dengan PKL," kata perwakilan pendorong gerobak di kawasan Malioboro, Suharjono di Gedung DPRD Kota Yogyakarta.
Jika relokasi dilakukan, katanya, pendorong gerobak akan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Terutama bagi pendorong gerobak yang tidak memiliki pekerjaan sampingan selain mendorong gerobak.
"Kami mau kerja apa, soalnya kami pendorong gerobak dan kehidupan kami bergantung dari mendorong gerobak. Kalau PKL direlokasi, kami menganggur, kami harus berpenghasilan dari mana," ujarnya.
Suharjono menyebut, pihaknya tidak menolak relokasi. Namun, pendorong gerobak di Malioboro sepakat dengan PKL agar relokasi ditunda setidaknya hingga setelah Lebaran 2022 ini.
"Kami tidak menolak, cuma ditunda sampai Lebaran karena kami sangat membutuhkan pekerjaan dan teman-teman (pendorong gerobak) yang selama ini (berusaha) mencari-cari jalan (pekerjaan lain) belum dapat juga," jelasnya.
Pihaknya meminta agar pemerintah memperhatikan nasib pendorong gerobak yang terdampak relokasi ini. Pasalnya, Pemda DIY sudah memutuskan untuk tetap melakukan relokasi di awal Februari 2022 nanti.
Bahkan, pendorong gerobak di Malioboro juga meminta agar pemerintah memberikan pekerjaan lain di lokasi baru yang ditempati oleh PKL nantinya. Ada dua lokasi yang sudah disiapkan yakni eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY.
"Saya melihat di lokasi ada tiga pekerjaan (yang memungkinkan), mungkin di lokasi membutuhkan seorang penjaga toilet, tukang sapu dan jaga malam. Pekerjaan apapun di lokasi kami terima," kata Suharjono.
Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto, juga meminta agar pemerintah mengakomodir pihak yang terdampak relokasi, salah satunya pendorong gerobak. Hingga saat ini, kata Rudiarto, belum ada solusi yang jelas dari pemerintah terkait dengan pendorong gerobak yang terdampak.
"Kita belum dengar solusi buat teman-teman pendorong. Saya mohon proses itu tidak hanya sebatas memindahkan (PKL) saja, tapi di tempat yang baru saya mohon dengan sangat untuk mengakomodir apa yang melekat pada PKL karena menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Rudiarto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi menyebut, pemerintah sudah memikirkan dampak dari relokasi tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada pendorong gerobak.
"Pendorong gerobak bukan pelaku UMKM, mereka itu kan karyawan yang selama ini melakukan pekerjaan. Pasti akan diarahkan, pasti ada OPD yang sesuai untuk mengkaryakan mereka bagaimana meningkatkan kapasitas dan skill mereka," kata Siwi.
"Itu yang kita tingkatkan, bagaimana mereka juga punya sebuah pekerjaan dan terus kita benahi. Pemerintah berproses, tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama mengemasnya," ujarnya.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, juga sudah mengatakan pihaknya tidak akan mengalihkan pekerjaan pendorong gerobak yang ada di Malioboro. Namun, ia berdalih akan dilakukan pemberdayaan terhadap pada pendorong gerobak tersebut.
"(Dilakukan) Pemberdayaan, bukan pengalihan (pekerjaan), diberdayakan. Masih banyak sektor pekerjaan (lain) dalam konteks di Malioboro ini," kata Haryadi belum lama ini.
Pihaknya juga melakukan pendataan terkait pendorong gerobak yang terancam kehilangan pekerjaan. Dengan begitu, pemberdayaan ini nantinya akan dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
