REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini anggaran 2022 pada hari ini, Senin (24/1/2022). Pelaksanaan tender dini tersebut dilakukan sejak Oktober 2021 dengan jumlah 2.092 paket dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp 35,1 triliun.
"Hingga hari ini, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket dengan nilai Rp 17,5 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Basuki merinci dari total tersebut terdapat 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp 220 miliar telah terkontrak pada akhir Desember 2020. Sementara sebanyak 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp 17,36 triliun telah selesai proses tender dan siap dilakukan penandatanganan.
Dia menjelaskan, pada 2022 Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp 100,6 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19.
Basuki menambahkan, rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender dini tahun anggaran 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp 10,68 triliun pada akhir Januari 2022. Seain itu juga 583 paket sebilai Rp 6,91 triliun pada akhir Februari 2022.
"Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp 7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen," kata Basuki menjelaskan.
Pelaksanaan penandatangan tersebut dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai di Kementerian PUPR yang berada di 34 provinsi. Proses pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan melalui beberapa metode antara lain tendrr dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif dan efisien.
Untuk itu, Basuki mengharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional. Basuki memastikan, modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Monitoring dan e-katalog sektoral Kementerian PUPR.
"Selain itu kita akan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mendorong kesejahteraan anak bangsa," jelas Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
