Senin 24 Jan 2022 14:23 WIB

Anggota DPR Soroti Nilai Tukar Petani Padi Masih Rendah

Anggota DPR sayangkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di bawah 100 poin

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petani menabur pupuk bersubsidi di area persawahan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh. Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Endang Tohari menyoroti nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang masih rendah di bawah 100 poin.  Pihaknya meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) selain fokus pada peningkatan produksi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
Foto: Antara/Irwansyah Putra
Petani menabur pupuk bersubsidi di area persawahan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh. Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Endang Tohari menyoroti nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang masih rendah di bawah 100 poin. Pihaknya meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) selain fokus pada peningkatan produksi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, Endang Tohari menyoroti nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan yang masih rendah di bawah 100 poin.  Pihaknya meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) selain fokus pada peningkatan produksi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

"Saya bangga terjadi peningkatan NTP, tapi disayangkan NTP khusus tanaman pangan di bawah 100, padahal ini merupakan ujung tombak pangan," kata Endang dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama Kementan, Senin (24/1/2022). '

Baca Juga

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), NPT pada Desember 2021 mencapai 108,53 poin atau lebih tinggi dari Desember 2020 yang sebesar 104 poin. Adapun, khusus NTP subektor tanaman pangan di bulan yang sama baru mencapai 100,23 poin setelah pada bulan-bulan sebelumnya di level 99 poin.

Endang mengatakan, dalam dua bulan ke depan Indonesia akan memaski musim panen raya padi pertama. Di mana, pergerakan harga gabah biasanya anjlok karena melimpahnya produksi. Hal itu mesti dihindari karena dapat menurunkan nilai tukar petani padi dan menekan pendapatannya.

"Kami minta pemerintah pastikan harga gabah di atas HPP (harga pembelian pemerintah Rp 4.200 per kg)," katanya menambahkan.

Pihaknya sekaligus meminta Kementan untuk dapat menjaga keamanan pasokan pangan pokok. Hal itu demi mengamankan kemungkinan potensi lonjakan permintaan saat memasuki Ramadhan. Diketahui, April mendatang bertepatan dengan awal masuk bulan puasa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement