Thursday, 18 Syawwal 1443 / 19 May 2022

Strategi 'Toleransi Nol' Dorong China Sulit Keluar dari Pandemi

Ahad 23 Jan 2022 13:34 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha

Warga mengantre untuk menerima donasi kebutuhan sehari-hari di Xian, Provinsi Shaanxi, Jepang, 10 Januari 2022.

Warga mengantre untuk menerima donasi kebutuhan sehari-hari di Xian, Provinsi Shaanxi, Jepang, 10 Januari 2022.

Foto: Tao Ming/Xinhua via AP
Tetapi, toleransi nol mampu menjaga kasus Covid-19 tetap rendah dan ekonomi berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Strategi 'Toleransi Nol' yang digunakan China untuk menjaga jumlah kasus Covid-19 tetap rendah dan fungsi ekonominya berjalan. Hanya saja, tindakan ini justru secara paradoks mempersulit negara tersebut untuk keluar dari pandemi.

Praktik pemerintah komunis selama pandemi mencoba menemukan dan mengisolasi setiap orang yang terinfeksi sebagian besar telah melindungi rumah sakit agar tidak kewalahan. Upaya ini pun mencegah kematian yang melanda sebagian besar dunia.

Baca Juga

Tapi pendekatan tanpa kompromi juga berarti kebanyakan orang di China tidak pernah terpapar virus. Pada saat yang sama, efektivitas vaksin China yang paling banyak digunakan telah dipertanyakan.

Studi baru menunjukkan bahwa mereka menawarkan perlindungan yang jauh lebih sedikit terhadap infeksi dari omicron, bahkan setelah tiga dosis, daripada yang didapat orang setelah suntikan booster dari vaksin Barat terkemuka. Bersama-sama, faktor-faktor itu dapat memperumit upaya China untuk melewati pandemi.

Para ahli mengatakan jika negara berpenduduk 1,4 miliar orang itu melonggarkan pembatasan, China bisa menghadapi lonjakan yang serupa dengan yang dialami Singapura atau Australia, meskipun populasinya telah divaksinasi. 

"Kerentanan China terhadap wabah kemungkinan lebih besar karena kebanyakan orang belum terpapar virus karena langkah-langkah ketat yang dilakukan, sehingga tidak memiliki kekebalan hibrida, yang seharusnya membuktikan perlindungan yang lebih baik daripada vaksinasi saja,” kata ahli imunologi di Indian Institute of Science Education and Research, Dr Vineeta Bal.

"Berisiko bagi China untuk membuka kembali sekarang karena omikron menyebar secara global, dan bahkan jika variannya tidak menyebabkan penyakit besar, itu akan menyebar seperti api,” tambahnya.

Profesor yang mempelajari politik China di University of Chicago Dali Yang mengatakan, kondisi saat ini adalah tantangan besar bagi para pemimpin, terutama retorika mereka tentang menyelamatkan nyawa. "Bagaimana Anda membenarkan pembukaan dan kemudian memiliki puluhan ribu orang sekarat dalam prosesnya?” ujarnya.

Tapi, Presiden China Xi Jinping telah mengutip pendekatan negaranya sebagai keberhasilan strategis utama dan bukti dari keuntungan signifikan buah sistem politiknya atas demokrasi liberal Barat. Klaim ini tidak salah, sebab negara terpadat di dunia itu adalah satu-satunya ekonomi utama yang tumbuh pada 2020 dan menyumbang sebagian kecil dari kematian dan infeksi global.

Sebagai bagian dari strategi keras negara untuk mencegah virus, penduduk di kota-kota China harus menunjukkan status infeksi pada aplikasi yang dipantau pemerintah untuk memasuki supermarket, kantor, atau bahkan ibu kota. Namun, beberapa minggu menjelang Olimpiade Musim Dingin, omikron sedang menguji pendekatan ini dengan wabah di provinsi selatan Guangdong serta Beijing.

Penyelenggara Olimpiade mengumumkan bahwa mereka tidak akan menjual tiket secara lokal dan hanya mengizinkan penonton terpilih. Sedangkan penonton asing tidak diperbolehkan hadir dalam pertandingan.

Pihak berwenang juga telah meminta orang-orang untuk tidak mengunjungi kampung halaman ketika Tahun Baru Imlek pada awal Februari, sebuah langkah yang akan mengurangi arus selama liburan keluarga terpenting di China. Kota besar Xi'an di barat dan sebagian Ningbo, pelabuhan sibuk di selatan Shanghai, telah dikunci.

Dengan Partai Komunis bersiap untuk pertemuan besar musim gugur ini, Xi diperkirakan akan ditunjuk untuk masa jabatan ketiga sebagai pemimpin partai, China tidak mungkin melonggarkan kebijakannya secara besar-besaran dalam waktu dekat. "Jika angka-angka dari Covid mulai meroket ke tingkat yang besar, maka ini akan berdampak buruk pada kepemimpinannya,” kata pakar kepemimpinan politik China di Chinese University of Hong Kong, Willy Lam.

China sangat bergantung pada vaksin Sinovac dan Sinopharm, bersama dengan beberapa vaksin lain yang dibuat di dalam negeri. Negara ini belum menyetujui vaksin Pfizer, meskipun sebuah perusahaan China membeli hak distribusi pada 2020.

Beijing justru memilih fokus mengembangkan vaksin mRNA dalam negeri, seperti formula Pfizer dan Moderna. Salah satu vaksin tersebut dalam uji coba akhir.

Pilihan lain bagi China mungkin adalah melacak bagaimana virus berkembang dan menunda membuka perbatasannya sampai menjadi lebih ringan. Namun, tindakan itu sangat dipertanyakan karena ada kemungkinan varian lain dari virus corona muncul dan kembali menyebar.

sumber : AP News
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA