Tuesday, 23 Syawwal 1443 / 24 May 2022

Firma Hukum di Inggris Tuntut Jenderal India Ditangkap

Rabu 19 Jan 2022 21:50 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Tentara paramiliter India berpatroli di jalan dekat kediaman pemimpin separatis Syed Ali Shah Geelani di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Jumat, 3 September 2021.

Tentara paramiliter India berpatroli di jalan dekat kediaman pemimpin separatis Syed Ali Shah Geelani di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Jumat, 3 September 2021.

Foto: AP/Dar Yasin
Petinggi militer India itu diduga terlibat dalam kejahatan perang di Kashmir.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON  -- Sebuah firma hukum yang berbasis di London, Inggris pada Selasa (18/1/2022) mengajukan permohonan kepada polisi Inggris menangkap panglima militer India dan seorang pejabat senior Pemerintah India. Keduanya ditangkap atas dugaan peran mereka dalam kejahatan perang di wilayah Kashmir yang disengketakan.

Firma hukum Stoke White telah menyerahkan bukti ekstensif kepada Unit Kejahatan Perang Polisi Metropolitan. Bukti tersebut mendokumentasikan bagaimana pasukan India yang dipimpin oleh Jenderal Manoj Mukund Naravane dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah bertanggung jawab atas penyiksaan, penculikan dan pembunuhan aktivis, jurnalis, serta warga sipil.

Baca Juga

Laporan firma hukum itu didasarkan pada lebih dari 2.000 kesaksian yang diambil antara  2020 dan 2021. Firma hukum tersebut menuduh delapan pejabat senior militer India yang tidak disebutkan namanya, terlibat langsung dalam kejahatan perang dan penyiksaan di Kashmir.

 “Ada alasan kuat untuk meyakini pihak berwenang India melakukan kejahatan perang dan kekerasan lainnya terhadap warga sipil di Jammu dan Kashmir,” kata laporan itu.

Permintaan penangkapan kepada polisi London dibuat di bawah prinsip yurisdiksi universal, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di mana pun di dunia. Firma hukum internasional di London mengatakan, ini pertama kalinya tindakan hukum diambil di luar negeri terhadap pihak berwenang India atas dugaan kejahatan perang di Kashmir.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA