Wednesday, 24 Syawwal 1443 / 25 May 2022

Boris Johnson Berusaha Pertahankan Jabatan Perdana Menteri

Rabu 19 Jan 2022 19:29 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Foto: AP/Kirsty Wigglesworth
Boris didesak mengundurkan diri setelah terungkap menggelar pesta di Downing Street.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjuang mempertahankan jabatan perdana menteri. Setelah anggota parlemen dari partainya sendiri marah atas serangkaian pesta yang digelar di kediaman resminya saat pemberlakukan peraturan pembatasan sosial Covid-19 pada 2020 lalu.

Johnson naik ke tampuk kekuasaan usai menyelesaikan proses Brexit. Pada 2019 lalu ia memenangkan pemilihan partai konservatif dengan suara terbanyak dalam 30 tahun.

Baca Juga

Namun kini ia didesak untuk mengundurkan diri setelah terungkap ia menggelar pesta di Downing Street saat ia melarang masyarakat Inggris untuk bertemu sanak saudaranya sendiri. Johnson berulang kali meminta maaf atas pesta tersebut.

Johnson mengaku tidak mengetahui mengenai kegiatan tersebut walaupun menghadirinya. Ia mengaku mengira pesta pada 20 Mei 2020 itu merupakan kegiatan kerja.  

Untuk menggoyang kekuasaan Johnson diperlukan 54 dari 360 anggota parlemen dari partai konservatif mengirim surat mosi tidak percaya ke ketua Komite 1922 Partai Konservatif. Telegraph melaporkan 20 anggota partai konservatif yang terpilih 2019 lalu mengatakan akan menulis mosi tidak percaya pada Johnson.

"Kelompok anggota parlemen 2019 mengirim surat mencoba mencapai ambang 54 untuk memicu kontes, mereka mungkin mencapai 54," kata editor politik BBC Laura Kuenssberg, Rabu (19/1/2022).

Pengamat dari surat kabar The Times menekankan sudah 58 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang mengkritik Johnson. Surat tersebut rahasia maka ketua komite menjadi satu-satunya orang yang tahu berapa banyak anggota parlemen yang menulis surat mosi tidak percaya.

Johnson akan berpidato di parlemen setelah kabinetnya diperkirakan akan menyetujui rencana menghapus peraturan pembatasan sosial yang diterapkan untuk mengatasi wabah virus corona di Inggris.

Pemerintah Inggris memberlakukan "Rencana B" bulan lalu saat varian Omicron menyebar dengan cepat di negara itu. Kebijakan itu meminta masyarakat bekerja di rumah, memakai masker di dalam ruangan dan menyerahkan bukti vaksin untuk mengikuti kegiatan massal. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA