REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai NasDem mengomentari kemunculan sejumlah nama calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020 lalu. Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menilai sejauh ini nama-nama yang muncul tersebut memiliki kemampuan yang memadai.
"Menurut saya sih nama-nama itu, kayak Pak Bambang Brodjonegoro itu karena mereka pernah menjadi kepala Bappenas, sudah lama di kabinet, menurut saya juga sangat memadai. Ada Pak Ahok yang punya pengalaman di DKI, ada Pak Azwar Anas pernah bupati dua periode di Banyuwangi, dan juga kita lihat hasil di Banyuwangi baik. Menurut saya nama-nama itu kalau presiden tetapkan punya kemampuan memadai untuk menjadi kepala otorita," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).
Ia menjelaskan penunjukan kepala otorita menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Saan meyakini presiden akan menentukan, dan mencari yang terbaik calon kepala otorita yang mampu bekerja secara maksimal untuk mewujudkan ibu kota baru.
"Ini memang harus dicari orang-orang yang mau bekerja maksimal dan juga punya konsep terkait soal membangun ibu kota negara walaupun sudah ada rencananya," ujarnya.
Selain itu, Saan menambahkan, kriteria lain yang harus dimiliki calon kepala otorita adalah seorang yang memiliki latar belakang teknokrasi. Kemudian calon, kepala otorita juga harus memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan.
"Jadi, ini pekerjaannya luar biasa besar. Menurut saya, perlu orang yang mumpuni untuk menjadi kepala otorita," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengungkapkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. "Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020 lalu.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, wilayah ibu kota negara akan berstatus sebagai pemerintah daerah khusus IKN yang dipimpin kepala otorita. Adapun, kepala otorita adalah jabatan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu," ujar Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
