REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, wilayah ibu kota negara akan berstatus sebagai pemerintah daerah khusus IKN yang dipimpin kepala otorita. Adapun kepala otorita adalah jabatan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Adapun kepala otorita harus ditujuk oleh Presiden, maksimal dua bulan setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) diundangkan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Ayat 2.
"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu," ujar Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).
Ketua panitia khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap, sosok kepala otorita haruslah orang yang memiliki visi soal pemindahan ibu kota negara. Serta, memiliki pengalaman di bidang tata kelola wilayah.
"Orang yang punya pengalaman di bidang planologi, mempunyai pengalaman dalam mencari skema pembiayaan, dan berintegritas," ujar Doli.
Di samping itu, kepala otorita haruslah orang yang bisa menyinergikan pemerintah dengan pihak swasta. Tujuannya agar kedua pihak dapat bersatu demi kepetingan pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Mungkin di dalam board-nya nanti itu kombinasilah ya antara orang yang mewakili pemerinntah atau punya pengalaman birokrasi juga dengan orang-orang swasta," ujar Doli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
