Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

Sejumlah Program BLK di Pesantren Macet, Ini Saran untuk Pemerintah

Senin 17 Jan 2022 19:31 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Nabil Haroen, menyarankan pemerintah  tak hanya memberikan program BLK untuk pesantren.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Nabil Haroen, menyarankan pemerintah tak hanya memberikan program BLK untuk pesantren.

Foto: Republika/Muhyiddin
Pemerintah disarankan tak hanya memberikan program BLK untuk pesantren

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah lama memilih pondok pesantren sebagai lembaga yang paling banyak menerima bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. 

Namun, Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Nabil Haroen, mengungkapkan BLK di pesantren tersebut sekarang ini banyak yang tidak berjalan atau macet.  

Baca Juga

Karena itu, pria yang biasa dipanggil Gus Nabil meminta kepada pemerintah untuk tidak hanya memberikan gedung BLK saja, tapi juga memberikan program yang berkelanjutan dan terus melakukan pengawasan. 

"Sesungguhnya BLK komunitas yang kemudian itu banyak diberikan kepada pesantren ini merupakan langkah maju dari pemerintah yang harus kita apresiasi.

Namun, yang ingin saya berikan masukan kepada pemerintah bagamana tidak hanya diberikan gedung, tapi bagaimana tindaklanjutnya, dimonitor,\" ujar Gus Nabil saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (17/1).   

"Karena, saya mendengar laporan banyak juga BLK-BLK yang kemudian macet dan tidak jalan," ucap dia.  

Dia mengatakan, agar program BLK ini bisa terus berkelanjutan, maka pemerintah harus melakukan pemantuan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan manajen, sehingga BLK di pesantren bisa mandiri.   

"Untuk kemudian sebuah BLK ini bisa berkelelanjutan, itu harus dipantau, harus dipandu, harus diberikan pelatihan manajemen dan lain ssbagainya supaya bisa mandiri," kata Gus Nabil.  

Namun, menurut dia, pemerintah selama ini hanya memberikan fasilitas berupa gedung dan alat kerja saja. Jika pun ada pelatihan, kata dia, pemerintah hanya memberikan satu atau dua kali pelatihan untuk BLK di pesantren. 

"Setidaknya idealnya selama dua atau tiga tahun itu diberikan paket pelatihan dulu oleh Kemenaker, baru dilepas," jelas Gus Nabil.  

Dia menambahkan, jika pesantren hanya diberikan paket pelatihan setahun dan kemudian belum memiliki cukup kemampuan untuk mejadi BLK, maka program tersebut akhirnya menjadi sia-sia.  

"Padahal, maksud dari BLK kan agar kita bisa menciptakan tenaga kerja yang ada dari santri maupun dari masyarakat," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU ini.  

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA