Friday, 26 Syawwal 1443 / 27 May 2022

Kemiskinan Turun, Ini Saran Ekonom Agar Jumlah Warga Miskin tak Naik Lagi

Senin 17 Jan 2022 17:55 WIB

Rep: dedy darmawan nasution/ Red: Hiru Muhammad

Sejumlah warga memancing di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen.

Sejumlah warga memancing di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen.

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Angka kemiskinan pada tahun ini bukan tidak mungkin dapat kembali naik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 tercatat sebanyak 26,5 juta orang atau turun 1,05 juta orang dari posisi Maret 2021. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai turunnya angka kemiskinan merupakan dampak positif dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah.

Tercatat, selama 2021, realiasi enggaran untuk program PEN mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Selain PEN, pelonggaran aktivitas perekonomian turut membantu dalam pengurangan kemiskinan.

Baca Juga

Namun, ia menegaskan,  angka kemiskinan pada tahun ini bukan tidak mungkin untuk kembali naik. Salah satu yang perlu diwaspadai yakni dampak dari Covid-19 varian Omicron. "Kemungkinan untuk meningkat ada saja, seandainya aktivitas ekonomi kembali terganggu dari adanya Omicron," kata Yusuf, Senin (17/1/2022).

Selain itu, sejumlah kenaikan harga-harga bahan pokok juga berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Terutama terkait bahan pangan serta tarif-tarif yang ditentukan pemerintah.

Ia juga secara spesifik menyebut kenaikan cukai rokok tahun ini sebesar 22 persen pun dapat menghambat pengentasan kemiskinan. Pihaknya sependapat untuk mengendalikan konsumsi rokok, dilakukan langkah menaikkan cukai. Namun secara nyata itu akan berdampak pada naiknya batas garis kemiskinan yang disebabkan dari rokok.

Terlepas dari situasi tersebut, Yusuf mengatakan, kenaikan harga-harga itu dapat tetap diminimalisasi dampaknya kepada kenaikan kemiskinan. Itu semua tergantung dari seperti apa program pemerintah yang dianggarkan untuk masyarakat sebagai kompensasi dari naiknya berbagai harga-harga."Tidak hanya jumlah nominal bantuannya tapi seberapa banyak orang yang mampu menerima bantuan tersebut," ujarnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA