Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Filipina Membeli Sistem Pertahanan Maritim dari India

Ahad 16 Jan 2022 08:30 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Muhammad Hafil

Filipina Membeli Sistem Pertahanan Maritim dari India. Foto: Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi isyarat saat ia berbicara kepada penerima manfaat reformasi tanah pada tahun ke-31 pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Komprehensif (CARP) di pinggiran kota Quezon timur laut Manila, Filipina, Selasa, 27 Agustus 2019.

Filipina Membeli Sistem Pertahanan Maritim dari India. Foto: Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi isyarat saat ia berbicara kepada penerima manfaat reformasi tanah pada tahun ke-31 pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Komprehensif (CARP) di pinggiran kota Quezon timur laut Manila, Filipina, Selasa, 27 Agustus 2019.

Foto: AP/Bullit Marquez
Sistem pertahanan maritim India dibeli Filipina.

REPUBLIKA.CO.ID,MANILA -- Menteri Pertahanan Filipina mengatakan negara Asia Tenggara itu telah menyelesaikan kesepakatan pembelian sistem rudal anti-kapal dari India senilai 375 juta dolar AS. Sistem yang dipasang di daratan ini untuk memperkuat angkatan laut Filipina.

Filipina di tahapan akhir proyek memperbarui perangkat militer yang direncanakan dilakukan selama lima tahun dengan nilai 3 miliar peso atau 5,85 miliar dolar AS. Proyek ini mengganti kapal perang dari Perang Dunia II dan helikopter yang digunakan Amerika Serikat (AS) selama perang Vietnam.

Baca Juga

Dalam unggahannya di Facebook, Sabtu (15/1/2022), Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kesepakatan ini dinegosiasikan dengan pemerintah India. Brahmos Aerospace Private Ltd akan mengirimkan tiga satuan arteleri, operator kereta, teknisi dan bantuan logistik.

Proyek ini dikonseptualisasikan sejak tahun 2017. Tapi terpaksa tertunda karena alokasi anggaran dan pandemi virus corona.  

Sistem anti-kapal bertujuan mencegah kapal asing mendekati zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil. Pada tahun 2018 Filipina membeli rudal Spike ER produksi Israel. Rudal yang dipasang di kapal merupakan sistem pertahanan maritim Filipina yang pertama.

Walaupun di bawah pemerintah Presiden Rodrigo Duterte, Filipina memiliki hubungan baik di dengan China. Beijing masih mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim perairan tersebut yang dilewati komoditas senilai 3,4 triliun dolar per tahunnya. Pada tahun 2016 pengadilan internasional memutuskan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA