Thursday, 25 Syawwal 1443 / 26 May 2022

Filipina Larang Orang Belum Divaksinasi Gunakan Transportasi Umum

Jumat 14 Jan 2022 20:01 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Seorang pria menunjukkan kartu vaksinnya untuk memasuki Gereja Santo Domingo di kota Quezon, Filipina saat kegiatan keagamaan dibuka kembali dengan pembatasan kesehatan pada Kamis, 16 September 2021.

Seorang pria menunjukkan kartu vaksinnya untuk memasuki Gereja Santo Domingo di kota Quezon, Filipina saat kegiatan keagamaan dibuka kembali dengan pembatasan kesehatan pada Kamis, 16 September 2021.

Foto: AP/Aaron Favila
Filipina tengah berjuang untuk mengerem laju lonjakan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina akan melanjutkan rencananya untuk melarang orang-orang yang belum divaksinasi menggunakan transportasi umum pekan depan. Demikian disampaikan pejabat setempat pada Jumat (14/1/2022).

Kebijakan itu diterbitkan karena negara tersebut tengah berjuang untuk mengerem lonjakan infeksi Covid-19.Larangan itu berlaku di wilayah ibu kota yang terkenal padat berpenduduk sekitar 13 juta jiwa di mana sebagian besar kasus baru muncul. Namun, larangan itu sudah menghadapi tentangan keras dari komisi hak asasi manusia Filipina yang menyebutnya membatasi dan diskriminatif.

Baca Juga

Sementara itu, kementerian transportasi pada Jumat memastikan tidak akan ada pembatalan rencana yang justru dibutuhkan guna menekan dan mencegah sistem perawatan kesehatan kewalahan. Filipina sudah memvaksinasi lengkap sekitar separuh dari 110 juta penduduknya.

Kendati hampir seluruh warga yang memenuhi syarat di wilayah ibu kota sudah divaksinasi, otoritas mengatakan ada banyak migran yang tidak terdaftar di sana. Sementara anak-anak dan beberapa warga lansia belum divaksinasi.

Filipina mencatat 37.207 infeksi baru pada Jumat, rekor baru untuk kelima kalinya dalam dua pekan.Sejauh ini, sebanyak 3,12 juta orang sudah terinfeksi dan lebih dari 53 ribu meninggal akibat Covid-19 di negara itu.

Presiden Rodrigo Duterte pada pekan lalu mengancam akan menahan orang-orang yang belum divaksinasi.Kementerian dalam negeri pekan ini memerintahkan pejabat lokal untuk mendata semua orang yang belum mendapatkan vaksin.

"Perintah itu dapat mengarah pada pelanggaran hak privasi dan kekerasan hak asasi manusia lainnya," ujar Leila De Lima, senator yang ditahan dan kritikus Duterte.

Dia menyamakan daftar itu dengan data untuk mengidentifikasi pecandu narkoba yang banyak di antaranya tewas secara misterius selama perang presiden melawan narkoba.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA