REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Menko Polhukam, Mayjen TNI Mulyo Aji. Acara itu berlangsung di Ruang Parikesit, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Untuk diketahui, Mayjen TNI Mulyo Aji menggantikan Sesmenko Polhukam sebelumnya, Letjen TNI Tri Soewandono yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam kesempatan itu, Mahfud meyakini Mulyo Aji akan mampu menjalankan tugas sebagai Sesmenko Polhukam dengan sebaik-baiknya.
"Atas nama pemerintah serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan ucapan selamat Kepada Mayjen TNI Mulyo Aji dan Ibu atas kepercayaan sekaligus amanah ini," kata Mahfud dalam keterangan tertulis resminya, Rabu.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sesmenko Polhukam ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 3/TPA Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam sambutannya, Mahfud mengungkapkan beberapa tantangan berat yang dihadapi Kemenko Polhukam dari tahun ke tahun.
Menurut dia, meski berat, sejumlah keberhasilan pun telah dicapai. "Misalnya pemerintah berhasil menyelamatkan aset-aset negara melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya. Di bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap dia.
Semua pencapaian tersebut, lanjut Mahfud, memberikan tantangan baru untuk menjadikan tahun 2022 jauh lebih baik lagi. "Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali. Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya.
Selain itu, Mahfud menyebut, isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah. Dia menuturkan, pemerintah tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Terkait isu-isu Papua, jelas dia, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Kemudian, sambungnya, hal lain yang tengah dipersiapkan dan menjadi fokus ranah koordinasi Kemenko Polhukam RI adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. "Agenda penting lainnya yang akan kita hadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta demokrasi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
