REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran memberi sanksi kepada 51 orang warga Amerika Serikat, termasuk beberapa pejabat tinggi militer AS, yang disalahkan atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, dua tahun lalu. Sanksi itu datang di tengah ketegangan nuklir yang memanas antara Teheran dan Barat.
Sanksi tersebut diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu (8/1/2022), kurang dari sepekan setelah peringatan kedua pembunuhan Jenderal Soleimani, komandan Korps Pengawal Revolusi Islam terkemuka yang dibunuh AS dalam serangan pesawat tak berawak di Baghdad, Irak.
“Orang-orang dalam daftar sanksi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, organisasi, pembiayaan, dan dukungan, serta dalam kepemimpinan atau implementasi aksi teroris terhadap Soleimani dan rekan-rekannya,” kata kementerian itu, dilansir dari laman RT, Ahad (9/1/2022).
Jenderal Mark Milley, komandan Kepala Staf Gabungan menjadi nama pertama yang ada dalam daftar sanksi. Nama Komandan Komando Pusat Kenneth McKenzie, mantan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, dan Robert Greenway, seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan sanksi administrasi Trump terhadap Iran, juga disebutkan.
“Kementerian Luar Negeri Iran memperbarui Penetapan Kontra-terorisme dengan menambahkan lebih banyak individu Amerika ke daftar sanksinya, atas “partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian, pembiayaan, dan melakukan tindakan teroris terhadap Jenderal Soleimani & rekan-rekannya,” tulis akun Twitter Abas Aslani.
Iran menanggapi dengan cepat dan keras terkait kasus pembunuhan Soleimani. Dalam beberapa hari setelah pembunuhan, Iran meluncurkan sekitar belasan rudal balistik ke pasukan AS yang ditempatkan di dua pangkalan udara Irak. Meskipun tidak ada anggota layanan AS yang tewas, lebih dari 100 dirawat karena cedera otak traumatis yang selama salvo.
Mantan Presiden AS Donald Trump, saat itu menahan diri dari eskalasi lebih lanjut, tetapi ketegangan tetap pada titik didih selama sisa masa jabatannya. Lalu ada perubahan setelah Presiden AS Joe Biden dilantik, karena dia mempertimbangkan sanksi lebih lanjut terhadap Teheran dalam upaya menghentikan program nuklir Iran yang baru lahir, atas perintah Israel.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, belum lama ini, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Iran dapat kembali kepada kesepakatan nuklir 2015 dengan Barat jika semua sanksi AS terhadap negara itu dicabut.
Kesepakatan itu, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, menawarkan bantuan sanksi terbatas kepada Iran sebagai imbalan untuk menghambat program pengayaan nuklirnya. AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan pada 2018, mengklaim Iran melanggar perjanjian.
Harus diadili
Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengatakan mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus diadili atas pembunuhan Komandan Tertinggi Garda Revolusi Republik Islam Iran (IRGC), Qassem Soleimani. Jika Trump tidak diadili, maka Teheran akan membalas dendam.
"Jika Trump dan (mantan menteri luar negeri Mike) Pompeo tidak diadili di pengadilan atas tindak pidana pembunuhan Jenderal Soleimani, umat Islam akan membalas dendam martir kami," kata Raisi dalam pidatonya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
