REPUBLIKA.CO.ID,BISHKEK—Kepala Direktorat Spiritual Muslim Kirgistan (SDMK) Zamir Rakiec meminta seluruh warga negara itu untuk mengirimkan doa bagi seluruh rakyat negara tetangga mereka, Kazakhstan. Ketua Mufti itu berharap seluruh warga Kazakhstan dapat senantiasa bersabar dan bijaksana dalam menghadapi segala cobaan yang terjadi.
Kazakhstan tengah diramaikan dengan protes massal yang mulai menyebar ke seluruh negeri. Sebelumnya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memerintahkan pasukan keamanan untuk menembak mati para pengunjuk rasa, dan menyebutnya sebagai bandit, teroris, dan pembunuh. Takayev juga menyebut jurnalis dan industri media massa sebagai penghasut.
Protes massal di Kazakhstan dimulai pada hari-hari awal 2022. Kebanyakan mereka menentang kenaikan harga yang dianggap sangat memberatkan. Sementara Presiden Kassym-Jomart Tokayev memberlakukan keadaan darurat di republik, dan meminta negara-negara CSTO, dewan keamanan kolektif dan organisasi perjanjian keamanan kolektif, untuk mengirim pasukan mereka ke Kazakhstan.
Sementara itu, PBB menghimbau seluruh yang terlibat dalam kerusuhan di Kazakhstan untuk menahan diri dari kekerasan dan menyelesaikan keluhan mereka dengan cara damai. Protes dan kerusuhan yang menyebabkan tewasnya puluhan orang ini menjadi yang terburuk sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet tiga dekade lalu.
“Penting untuk menghentikan kekerasan,” Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang dikutip Republika.co.id, Sabtu (8/1).
“Pembunuhan petugas polisi tidak dapat diterima, begitu juga pembunuhan pengunjuk rasa. Ada kebutuhan yang jelas dalam situasi apa pun untuk menghormati hak asasi manusia dan standar internasional sementara kami membangun kembali ketertiban umum.”
Sebelumnya, Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengingatkan pihak berwenang Kazakh bahwa setiap penggunaan kekuatan harus tunduk pada persyaratan ketat kebutuhan dan proporsionalitas. Dia menambahkan, “Kekuatan mematikan, khususnya amunisi hidup, hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir terhadap individu tertentu untuk mengatasi ancaman kematian atau cedera serius."
Di sisi lain, seorang juru bicara polisi di kota utama Kazakhstan, Almaty, mengatakan bahwa pasukan keamanan telah membunuh puluhan pengunjuk rasa, dan lebih dari 1.000 orang dilaporkan terluka. Menurut kementerian dalam negeri Kazakh, 12 petugas polisi tewas dalam kerusuhan tersebut dan lebih dari 300 lainnya terluka.
“Hukum internasional jelas: Orang memiliki hak untuk protes damai dan kebebasan berekspresi,” kata Bachelet.
“Pada saat yang sama, pengunjuk rasa, tidak peduli seberapa marah atau sedihnya mereka, tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap orang lain.”
Layanan internet di Kazakhstan telah mengalami gangguan sejak pekan lalu, ditambah adanya pemadaman total. Bachelet memperingatkan pemerintah negara itu untuk tidak memutus akses informasi, hak, dan kebabasan berekspresi rakyat. "Mematikan internet bukanlah jawaban atas krisis tetapi berisiko memicu kekerasan dan kerusuhan,” kata dia.
Dia mendesak pemerintah Kazakh untuk segera memulihkan akses penuh ke internet, menunjukkan bahwa itu penting untuk layanan kesehatan darurat selama pandemi COVID-19. Dia juga meminta pihak berwenang untuk mengabadikan pentingnya dialog dan perlindungan hak asasi manusia selama keadaan darurat dan seterusnya.
sumber:
https://www.arabnews.com/node/2000151/world
Ikuti Whatsapp Channel Republika
