Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Legislator Minta Pemerintah tak Ragu Tunda PTM 100 Persen

Jumat 07 Jan 2022 13:24 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan

Foto: Dok. Pribadi
Legislator minta pemerintah tak ragu tunda PTM 100 persen seiring naiknya kasus Covid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menyoroti meningkatnya kasus Covid-19 dan Omicron di Indonesia. Netty mengimbau agar pemerintah untuk sementara waktu menunda pembelajaran tatap muka (PTM).

"Jangan ragu untuk menghentikan PTM 100 persen jika kasus Covid-19 di tanah air melonjak. Per Kamis kemarin saja, kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus. Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen," ujar Netty lewat keterangannya, Jumat (7/1).

Baca Juga

Netty menilai, pemerintah sudah seharusnya mendengarkan masukan dari para ahli terkait melonjaknya Omicron di Indonesia. Terutama terkait PTM, yang mana di sejumlah daerah sudah dilakukan 100 persen.

"Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi Pandemi Covid-19," ujar Netty.

Di samping itu, ia melihat mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk menghadapi ancaman bencana non-alam seperti Covid-19. Hal tersebut juga menjadi tanda bahwa pemerintah perlu menyiapkan sistem yang adaptif.

"Learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini guna mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Menurutnya, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka penuh pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan percepatan vaksinasi. "Dipercepat setidaknya dua per tiga warga sekolah sudah divaksin, kalau bisa semua sudah memperoleh vaksin jadi lebih bagus dan aman," katanya.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA