REPUBLIKA.CO.ID, ALMATY -- Kekerasan pecah di Almaty, Kazakhstan saat pasukan penerjung payung Rusia turun di pinggir-pinggir kota untuk menghentikan kerusuhan di salah satu sekutu terdekat Moskow. Polisi di Almaty mengatakan mereka telah membunuh puluhan perusuh pada Kamis (6/1/2022) dini hari.
Pihak berwenang setempat mengatakan sekitar 18 orang anggota pasukan keamanan tewas termasuk dua ditemukan dalam keadaan terpenggal. Lebih dari 2.000 orang ditahan.
Setelah pengunjuk rasa dan tentara bentrok di jalan, kantor presiden dan walikota di Almaty dibakar. Sementara mobil-mobil yang hangus terbakar terlihat di mana-mana.
Personel militer berhasil mengusai bandara utama Kazakhstan yang sempat diduduki pengunjuk rasa. Pada Kamis sore terlihat bentrok di alun-alun Almaty. Secara bergantian pasukan keamanan dan pengunjuk rasa menguasai alun-alun tersebut. Terdengar suara ledakan dan tembakan ketika kendaraan militer dan sejumlah tentara maju kemudian suara tembakan terhenti lalu terdengar lagi pada malam hari.
Kantor berita TASS mengutip saksi mata yang mengatakan banyak orang yang terbunuh dan terluka oleh tembakan senjata api. Pengerahan pasukan Rusia merupakan taruhan yang dilakukan Kremlin dengan harapan pasukan militer dapat mengamankan kepentingan mereka di negara produsen minyak dan uranium di Asia Tengah itu.
Operator kilang minyak Kazakhstan, Chevron, mengatakan produksi minyak di kilang Tengiz dikurangi. Perusahaan itu mengatakan beberapa kontraktor mengganggu jalur kereta sebagai bentuk dukungan pada pengunjuk rasa. Ketika unjuk rasa pecah harga minyak melambung di atas 1 persen begitu pula dengan uranium.
Pemerintah Kazakhstan memutus jaringan internet yang mengganggu tambang bitcoin di salah satu tambang kripto terbesar di dunia. Selain itu, pemutusan jaringan internet juga menyulitkan mengukur tingkat kerusuhan.
Namun kerusuhan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara yang dikuasai Nursultan Nazarbayev sejak zaman Uni Soviet. Politisi berusia 81 tahun itu masih sangat berkuasa walau turun dari jabatan presiden tiga tahun lalu.
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan ia memanggil aliansi militer negara-negara bekas Uni Soviet yang dipimpin Rusia. Menurutnya kerusuhan dilakukan teroris yang dilatih negara asing. Tokayev mengatakan pengunjuk rasa merebut gedung-gedung dan senjata.
"Ini serangan terhadap rakyat yang meminta saya untuk segera membantu mereka," ujarnya.
Moskow mengatakan mereka akan berkonsultasi dengan Kazakhstan dan sekutu-sekutu yang lain dalam upaya membantu 'operasi kontra-teroris' Kazakhstan. Rusia juga mendukung pernyataan Tokayev yang menuding para perusuh didukung negara asing. Baik Rusia maupun Kazakhstan tidak menunjukkan bukti klaim tersebut.
Moskow tidak mengungkapkan berapa banyak pasukan yang mereka kirimkan. Tidak dapat diketahui apakah ada pasukan Rusia yang terlibat dalam kerusuhan pada Kamis.
Kantor berita RIA melaporkan sekretaris jenderal aliansi negara-negara bekas Uni Soviet, Collective Security Treaty Organisation, mengatakan secara keseluruhan pasukan perdamaian mencapai 2.500 orang dan dapat diperkuat apabila diperlukan. Sekretaris jenderal itu menambahkan misi ke Kazakhstan merupakan misi pendek yang hanya memerlukan "beberapa hari atau pekan".
Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka memantau dengan sesama laporan pengerahan pasukan Rusia. AS juga mempertanyakan apakah pasukan itu diundang secara resmi.
"Kami mempertanyakan mengenai ketepatan pengerahan pasukan karena Kazakhstan, pemerintah Kazakhstan, memiliki sumber dayanya sendiri dan pemerintah dan negara itu dipertahankan dengan baik," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.
"Kami akan memantau dengan seksama setiap pelanggaran hak asasi manusia dan setiap upaya atau tindakan bagian dari pasukan asing mengambil alih institusi-institusi Kazakhstan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
