IHRAM.CO.ID, TEL AVIV – Siasat yang dilakukan zionis Israel dalam menjajah Palestina, tak hanya berupa pengusiran, pendudukan paksa, atau pengalihan identitas, bahkan mereka tak segan-segan membunuh warga Palestina yang mereka anggap ancaman.
Sebuah data menyebutkan bahwa pasukan Israel membunuh 313 warga Palestina sepanjang 2021. Hal itu diungkap organisasi hak asasi manusia (HAM) B'Tselem yang berbasis di Israel dalam laporan terbarunya, Selasa (4/1).
Israel disebut membunuh 236 warga Palestina di Jalur Gaza sepanjang 2021. Sebagian besar kematian terjadi ketika Israel melancarkan serangan selama 11 hari ke wilayah itu pada Mei tahun lalu.
Sebanyak 77 warga Palestina dibunuh di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya merupakan anak-anak. Menurut B'Tselem terdapat tiga warga Palestina yang tewas akibat serangan pemukim Yahudi ekstremis atau pasukan yang mengawal pemukim.
"Anak Palestina lainnya ditembak seorang warga sipil Israel dan, setelahnya, oleh polisi perbatasan. Dua warga Palestina dibunuh pemukim bersenjata," ungkap B'Tselem dalam laporannya, dikutip laman Middle East Monitor.
B'Tselem menyatakan, 14 Mei 2021 merupakan hari paling mematikan di Tepi Barat sejak 2002. "13 warga Palestina terbunuh. Di antara mereka adalah Nidal Safadi, Awad Harb, dan Ismail Tubasi. Ketiganya dibunuh pemukim bersenjata atau oleh tentara yang mengawal mereka," katanya.
B'Tselem menyebut, terdapat 336 insiden kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina sepanjang 2021. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan angka kekerasan oleh pemukim pada 2020, yakni sebanyak 251 kasus.
"Insiden-insiden ini memperjelas bahwa kekerasa pemukim bukanlah inisiatif pribadi, tapi alat lain yang kurang formal, yang digunakan rezim apartheid Israel untuk mengambil alih lebih banyak tanah Palestina," kata B'Tselem.
Pada Senin (3/1) lalu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan, Israel tidak akan merundingkan solusi dua negara dengan Palestina. Kebijakan tersebut bakal diterapkan bahkan ketika Lapid menjadi perdana menteri menggantikan rekan koalisinya, Naftali Bennett, pada 2023 mendatang.
“Bahkan setelah rotasi koalisi, saya akan tetap dengan orang-orang yang sama dan perbedaan pendapat yang sama. Saya berencana mendukung kesepakatan yang saya buat dengan mitra saya,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Jerusalem Post.
Naftali Bennett dan partainya, Yamina, memang menentang pembentukan negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina. Namun partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid mengambil sikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina.
Koalisi pemerintahan Israel saat ini memiliki mayoritas sempit. Sehingga mereka tidak dapat kehilangan dukungan dari salah satu partainya. Jika keretakan terjadi, pemilu dini dapat terjadi. “Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya. Itu akan merusak kredibilitas kami, yang mana penting,” ujar Lapid.
Dia mengungkapkan, tidak ada tekanan internasional yang signifikan untuk bernegosiasi dengan Palestina. Namun dia menyatakan keprihatinan bahwa Israel akan digambarkan sebagai pihak yang menolak perdamaian. Sementara di sisi lain, Palestina mengejarnya. “Tanpa pembicaraan diplomatik, (delegitimasi) akan semakin buruk,” ujar Lapid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
