REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman melaporkan jumlah kasus infeksi virus corona jenis baru (Covid-19) yang meningkat akibat Omicron. Kementerian Kesehatan negara itu mengatakan diperlukan setidaknya tambahan 15 juta dosis ketiga tambahan (booster) vaksin untuk memperlambat penyebaran wabah.
Menurut laporan dari lembaga kesehatan Jerman, lebih dari 80 persen warga di negara itu telah menerima dua dosis vaksin Covid-19. Jumlah ini sama dengan 59,3 juta orang. Sementara ada sekitar 32,7 juta orang di Jerman yang telah mendapatkan booster.
Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengatakan tindakan membatasi kontak dikombinasikan dengan vaksin dosis tambahan diperlukan untuk memperlambat penyebaran Omicron. “Vaksinasi booster adalah perlindungan terbaik terhadap Omicron,” ujar Lauterbach, dilansir One India, Rabu (5/1).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan risiko yang ditimbulkan oleh Omicron masih sangat tinggi. Badan tersebut mengatakan bukti yang konsisten menunjukkan bahwa varian ini memiliki keunggulan pertumbuhan dibandingkan Delta dengan waktu penggandaan dua hingga tiga hari, dengan dilaporkan terjadinya peningkatan pesat dalam kejadian kasus terlihat di sejumlah negara.
Dalam sebuah pernyataan keras yang memicu kecaman dari pihak oposisi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia ingin membuat hidup mereka yang tidak divaksinasi menjadi sulit. Macron menggunakan kata Prancis "emmerder" yang mungkin secara halus diterjemahkan sebagai "kecewa", meskipun sebenarnya itu mengacu pada feses bukan urine.
"Yang tidak divaksinasi, saya benar-benar ingin membuat mereka kesal. Jadi, kami akan terus melakukannya, sampai akhir. Itulah strateginya," kata Macron kepada surat kabar Le Parisien dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Selasa malam.
Namun, Macron juga mengatakan dia tidak punya rencana untuk vaksinasi wajib dan ini adalah jalan alternatif yang akan dia tempuh. Dia mengatakan itu akan memerlukan membatasi sebanyak mungkin akses mereka ke aktivitas dalam kehidupan sosial. Tahun lalu, Prancis telah menerapkan izin kesehatan yang menghentikan orang tanpa tes Covid-19 atau bukti vaksinasi untuk mengakses restoran, kafe, dan tempat sosial lainnya.
Pemerintah bermaksud mengubahnya menjadi paspor vaksin, artinya hanya yang divaksinasi yang dapat memiliki izin kesehatan. "Saya tidak akan mengirim [yang tidak divaksinasi] ke penjara, saya tidak akan memvaksinasi dengan paksa. Jadi kami perlu memberi tahu mereka, mulai 15 Januari Anda tidak akan bisa pergi ke restoran lagi, Anda tidak akan bisa minum kopi, pergi ke teater, dan bioskop," kata Macron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
