REPUBLIKA.CO.ID,JACKSON -- Sebuah perintah dari pengadilan federal yang baru mengatakan Kota Mississippi harus mengizinkan pembangunan masjid. Keputusan ini dikeluarkan dua bulan setelah American Civil Liberties Union mengajukan gugatan diskriminasi terhadap kota tersebut, atas nama dua pria Muslim yang ingin mengembangkan tempat ibadah.
Gugatan itu mengatakan, pejabat Horn Lake dimotivasi oleh prasangka anti-Muslim ketika menolak permintaan zonasi untuk masjid pertama di DeSoto County, Mississippi, yang terletak di selatan Memphis, Tennessee.
Beberapa jam setelah gugatan diajukan pada awal November, Hakim Distrik AS Michael P. Mills menyebut gugatan itu sangat serius. Jika terbukti secara faktual akurat, maka ada tuduhan kuat tentang diskriminasi agama.
Mills lantas mengajukan keputusan persetujuan yang mendukung penggugat, Maher Abuirshaid dan Riyadh Elkhayyat, dengan persetujuan dari mereka dan pejabat kota. Dia memerintahkan kota untuk memberi uang kepada orang-orang itu senilai 25.000 dolar AS dan biaya pengacara yang tidak ditentukan.
Dilansir di The NEws Tribune, Rabu (5/1), Abuirshaid dan Elkhayyat adalah penduduk DeSoto, yang ingin mengembangkan masjid. Harapannya, dengan keberadaan rumah ibadah ini, keluarga dan komunitas Muslim lainnya di kabupaten tersebut memiliki tempat untuk beribadah, tanpa harus berkendara setengah jam atau lebih ke Memphis.
Di bawah perintah hakim, Horn Lake harus menyetujui permohonan peninjauan rencana lokasi yang ditolak kota untuk masjid yang diusulkan, Rumah Tuhan Abraham, awal tahun lalu.
Kota ini juga harus mengambil tindakan atas semua rencana konstruksi di masa depan, serta mengizinkan pengajuan pembangunan masjid tanpa penundaan dan bebas dari niat atau efek diskriminatif ilegal.
Staf pengacara senior untuk Program ACLU tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Heather Weaver, mengatakan keputusan persetujuan itu adalah kemenangan penting bagi kebebasan beragama.
“Ini menegaskan prinsip dasar bahwa pemerintah tidak boleh mendasarkan keputusannya pada kefanatikan terhadap keyakinan tertentu,” kata Weaver dalam rilis berita.
Pada awal 2021, komisi perencanaan Danau Horn disebut mengeluarkan rekomendasi agar rencana pembangunan untuk masjid ditolak. Dewan Penasihat memberikan suara 5-1 pada bulan April untuk menegakkan rekomendasi itu.
Aldermen mengatakan mereka menolak permintaan itu karena kekhawatiran tentang pasokan air yang tidak mencukupi bagi alat penyiram api (pemadan kebakaran), serta kemungkinan lalu lintas dan kebisingan. Sejumlah warga di dekat lokasi masjid yang potensial ini juga berbicara menentang proyek tersebut selama pertemuan perencanaan kota.
Adapun gugatan yang diajukan itu mengatakan pejabat kota tidak bekerja dengan sangat keras untuk menyembunyikan alasan sebenarnya menolak persetujuan proyek tersebut, yaitu prasangka anti-Muslim.
“Seperti yang dikatakan oleh Penatua John E. Jones Jr. kepada surat kabar lokal: 'Saya tidak peduli apa yang mereka katakan, agama mereka mengatakan mereka dapat berbohong atau melakukan apa saja terhadap orang Yahudi atau non-Yahudi karena kami bukan Muslim'," kata gugatan itu. Mereka juga menyatakan pejabat pemerintah melanggar hak Amandemen Pertama Abuirshaid dan Elkhayyat.
Sebuah firma hukum yang berbasis di New York, Simpson Thacher & Bartlett, bekerja dengan ACLU dalam gugatan tersebut. Gugatan itu juga berargumen pejabat kota melanggar undang-undang federal yang memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi dalam keputusan penggunaan lahan kepada kelompok-kelompok yang menghadapi diskriminasi.
Ia meminta hakim untuk membatalkan keputusan pejabat Danau Horn dan memerintahkan kota untuk mengabulkan permintaan penggunaan lahan untuk masjid.
Sumber:
https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/national/article257045337.html
Ikuti Whatsapp Channel Republika
