REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, selaku operator transportasi massal ini. Laporan operasional itu diminta lantaran Biskita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, mengatakan ia ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan, yang sudah beroperasi selama dua bulan sejak awal November 2021.
“Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan,” kata Rusli, Selasa (4/1).
Rusli menjelaskan, laporan yang diminta bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
“Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” tegasnya.
Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan atau rencana bisnis dari direktur anyar PDJT, Lies Permana Lestari. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.
“Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Rusli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
