REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pondok Pesantren As Sunah, Lombok Timur diserang ratusan massa. Serangan tersebut disinyalir akibat potongan video ceramah yang diklaim mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok. Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof Ahmad Satori Ismail mengatakan, serangan tersebut kemungkinan disebabkan adanya miskomunikasi.
“Kalau menurut saya itu kemungkinan karena miskomunikasi, saya juga tidak membenarkan jika ada penyerangan atau penyudutan seperti itu,” kata mantan Ketua Umum IKADI itu kepada Republika, Selasa (4/1).
Dia mengatakan, ceramah yang mencangkup masalah perbedaan pendapat, pandangan dan sikap (khilafiyah) seharusnya disampaikan dengan bahasa yang halus agar terhindar dari kesalahpahaman dan perpecahan. Perpecahan, kata dia, disebabkan adanya perbedaaan latar belakang dan keyakinan dari masing-masing masyarakat, karena itu dia menyarankan para penceramah untuk menghindari pembahasan yang berpotensi menyinggung atau menyudutkan salah satu pihak.
“Ini permasalahannya adalah ada latar belakang dan keyakinan dari masing masing orang, karena itu penda’i lebih baik menghindari ceramah yang menyinggung masalah khilafiyah, sara, atau yang berkaitan dengan politik praktis, karena keyakinan masing-masing orang tentu berbeda dan ini berpotensi memancing keributan, maka ceramah seharusnya yang menenangkan saja, tanpa menyinggung pihak tertentu,” ujarnya.
Jika ingin membahas lebih lanjut mengenai khilafiyah, radikalisme dan sejumlah isu sensitif lainnya, Guru Besar UIN Jakarta itu menyarankan untuk menggelar diskusi tertutup dengan tujuan untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, jika topik sensitif ini disampaikan dalam forum terbuka seperti ceramah atau khutbah maka hanya akan menimbulkan polemik baru dan perpecahan.
“Kalau para ustad atau dai ini memang ingin membahas lebih lanjut tentang khilafiyah, praktek politik praktis, radikalisme, itu boleh saja, tapi dilakukan dalam forum diskusi yang sifatnya tertutup. tujuannya untuk mencari solusi dan pencerahan, karena kalau disampaikan dalam ceramah yang sifatnya satu arah, ini bisa menimbulkan polemik baru bahkan perpecahan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dai, agar para pendakwah dapat meningkatkan kualitas cara penyampaian dan konten dakwah mereka. Melalui peningkatan kompetensi ini, dai juga dapat lebih muda untuk memahami dan mempelajari isu-isu dan solusi yang dibutuhkan masyarakat, tanpa ada kesan menyakiti ataupun menyinggung.
“Peningkatan kompetensi dai itu wajib, supaya bahasa mereka lebih berkualitas dan konten dakwah yang disampaikan juga lebih baik, karena para dai ini harus mengerti ritme sosial dan psikologi masyarakat, solusi yang dibutuhkan masyrakat, sehingga dakwah itu efektif tanpa menyakiti atau menyinggung,” kata dia.
Meski begitu, Satori mengaku pesimis untuk melakukan standarisasi da’i. Menurutnya, upaya tersebut hanya akan mengekang kekreatifan para dai dalam berdakwah. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa setiap wilayah bahkan desa di Indonesia memiliki problematika masing-masing yang tidak bisa digeneralisasikan.
“Hanya saja jika terkait standarisasi itu cukup sulit, karena ini bisa berpotensi mengikat dan membuat arus dakwah menjadi kaku. Perlu diingat bahwa persoalan di setiap daerah berbeda-beda, begitu juga gaya dakwah yang berbeda-beda, kalau distandarisasikan, maka akan sangat sulit, apalagi masjid milik pemerintah sangat sedikit, karena mayoritas masjid juga milik masyarakat,” ujarnya.
“Selama ini ceramah ceramah itu sebenarnya damai-damai saja, hanya saja memang ada percikan-percikan sedikit. Masyarakat juga sebaiknya tidak mudah terprovokasi, perlu disadari juga kalau Islam itu agama perdamaian dan rahmatan lil alamin yang tidak merusak, jika ada keributan perlu juga dipastikan apakah ada pihak yang menyulut atau sengaja memprovokasi, tapi hakikatnya umat Islam Indonesia itu suka perdamaian, dan kalau ada yang keras itu juga tidak banyak dan masih bisa diredam,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
