REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberikan catatan pentng dalam perjalanan pemerintahan Pemprov DKI sepanjang 2021. Hal yang disoroti di antaranya pemulihan ekonomi, pelayanan publik, penuntasan janji kampanye sampai kelanjutan keadilan sosial.
Dalam siaran persnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, menyoroti perjalanan pembangunan di DKI Jakarta pada 2021 yang masih diselimuti pandemi covid-1. Bahkan eskalasi pandemi terjadi di 2021 dengan dua puncak gelombang, pertama di akhir Januari dan Juli. Jakarta menjadi episentrum pandemi nasional.
“Kita bersyukur pelandaian kasus cukup cepat, bahkan kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian covid-19 dan mendapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas covid-19 nasional,” jelas Yani, Jumat (31/12).
Vaksinasi Covid-19, menurutnya, berjalan dengan baik dan cepat dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Pemprov DKI berkolaborasi dengan berbagai pihak. PKS mengambil tanggungjawab percepatan itu bersama jajaran Walikota, Camat, Lurah serta RT dan RW.
Di tahun 2021 juga dimulainya rencana untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2022 karena tuntutan kondisi akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap banyak sektor. Semua asumsi makro ekonomi yang digunakan tidak lagi relevan.
“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” sambung politisi PKS dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.
Juga berkenan dengan pemulihan ekonomi, penyelenggaraan Formula E yang dipenuhi dengan bumbu kontroversi. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum pemulihan ekonomi di ibu kota. “Mengembalikan kejayaan Ancol sebagai pusat hiburan dan wisata serta turut membantu pemulihan UMKM yang terdampak pandemi,” kata Yani.
Meski demikian, menurut Yani, di tengah banyaknya penghargaan yang didapat Gubernur Anies dan jajarannya, ada noda pada program rumah dengan DP Nol. “PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP Nol kepada semua yang terlibat,” ungkapnya.
Masalah lain adalah sepinya peminat pada pengisian jabatan eselon 2 yang kosong. Yani mendukung langkah pemprov proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisihi.
Pada 2022 nanti, menurut Yani, Fraksi PKS memiliki sikap dan kebijakan untuk bersama-sama Pemprov DKI membangun Jakarta yang lebih baik lagi. Hal ini karena 2022 menjadi tahun terakhir masa pemerintahan gubernur dan wakil gubernur.
Fraksi PKS meminta dan mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk fokus memenuhi janji kampanye yang belum terealisasi dalam kebijakan APBD nya. Seperti program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar dan lainnya.
Kedua, meminta Gubernur agar tetap konsisten untuk .....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
