REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan untuk kali pertama di Bali International Convention Center pada 31 Maret - 1 April 2022. Ajang ini dihelat untuk mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah dan UMKM dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan).
Kegiatan ini juga bertujuan membantu pemerintah kembali menghidupkan dan memajukan industri pengadaan barang dan jasa serta UMKM yang terdampak selama pandemi Covid-19. ISPE 2022 merujuk pada inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir, yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030. Tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.
Sekjen Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Budi Pramana Ginting, mengatakan pengadaan berkelanjutan merupakan program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan sosial dan ekonomi. Sustainable procurement memiliki standar ISO 20400:2017.
Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP). “Tujuan pengadaan berkelanjutan ini untuk memaksimalkan value for money dengan memasukan tiga kriteria yaitu ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang atau jasa," ujar dia.
Melihat berbagai aspek pengadaan berkelanjutan, ujar Budi, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif pengadaan berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang atau jasa. Mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang atau jasa serta mendorong adanya inovasi menuju pengadaan berkelanjutan.
"Kami mengangkat sustainable procurement sebagai langkah membantu pemerintah menjalankan Sustainable Public Procurement dan para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user, dalam hal ini pemerintah dan UMKM," kata dia.
Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, furnitur, peralatan listrik dan elektronik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
