REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi menggencarkan proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran dan tidak menjadi polemik.
Hal ini mengemuka dalam validasi dan verifikasi DTKS di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Rabu (29/12). ''Bantuan agar tepat sasaran harus didasarkan pada data yang akurat dan valid,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di sela-sela kegiatan.
Di mana para camat dan lurah rentan dengan pertanyaan warga terkait data penerima bantuan. Sehingga harus ada jawaban atas masalah tersebut. ''DTKS menjadi kata kunci utama, ketika DTKS valid dan terverifikasi dengan baik maka akan semakin diminimalisir polemik,'' kata Fahmi. Caranya proses pembaharuan verifikasi ulang dari DTKS melibatkan para camat dan lurah dekat dengan masyarakat harus karena terlibat aktif bersama dengan elemen lainnya baik PSM, PKH, dan TKSK memberikan dukungan untuk verifikasi data.
''Berharap dengan data yang diverifikasi by name by adress (BNBA) berhak mendapatkan bantuan,'' ujar Fahmi. Selain itu upaya mengecek bansos melalui aplikasi halo sosial yang sudah dilakukan sebagai sebuah inovasi pemda agar tidak terjadi gejolak.
Intinya kata Fahmi, pemkot tidak pernah berhenti dalam verifikasi. Sebab yang awalnya mampu namun dalam perjalanan tidak mampu begitupun sebaliknya berubah cepat di masa pandemi. Selain itu aparatur pemda memetakan kondisi wilayah dan semoga ikhtiar melakukan verifikasi menhadirkan data valid, akurat, dan aktual terkait kondisi masyarakat.
''Warga yang membutuhkan bantuan mendapatkannya dan yang tidak berhak tidak mendapatkanya, hal ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat,'' cetus Fahmi. Sehingga yang memperoleh bantuan adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Punjul Saeful Hayat mengatakan, pihaknya memang fokus pada verifikasi DTKS. Upaya tersebut untuk menghasilkan data yang akurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
