REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah elemen pemuda di Jawa Barat mendeklarasikan Relawan Kebangsaan 2024 (RK24) sebagai simpul masyarakat yang mendorong Ridwan Kamil agar maju menjadi calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.
Menurut Penggagas RK24, Asep Komarudin, berbagai prestasi yang diraih Ridwan Kamil dari mulai menjabat wali kota Bandung hingga kini menjabat gubernur Jawa Barat menjadi alasan RK24 mendorong Ridwan Kamil menjadi calon alternatif pemimpin bangsa.
Asep mengatakan, Relawan Kebangsaan hadir sebagai kecintaan pemuda di Jabar untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam setiap kontestasi demokrasi. Karena, setiap kontestasi pilpres selalu dihadapkan pada polarisasi yang kadang mengorbankan esensi kebangsaan.
"Bagaimana temen-temen muda memiliki kepedulian untuk merekatkan jati diri bangsa Indonesia. Ridwan Kamil sebagai tokoh muda sebagai jawaban dan calon alternatif di Pilpres 2024," ujar Asep Komarudin, saat deklarasi Relawan Kebangsaan 24 (RK24) di Bandung, Rabu (29/12).
Menurut Asep, pihaknya akan segera mengembangkan sayap RK24 ini di seluruh pelosok Jawa Barat dan Nusantara. Sehingga, gerakan-gerakan yang akan dibangun oleh relawan ini memberikan dampak positif terhadap tercapainya tujuan untuk membawa Ridwan Kamil masuk dalam bursa Pilpres 2024.
Selain RK24, kata dia, pihaknya juga akan menggagas Relawan Ki Sunda sebagai wadah untuk memperkenalkan Ridwan Kamil sebagai Tokoh Sunda yang mampu membawa Indonesia Baru.
"Kita akan lahirkan relawan Ki Sunda untuk memperkenalkan Ridwan Kamil ke orang sunda yang berada di luar Jawa Barat, bahwa ada tokoh sunda yang akan kita usung. Kita akan buktikan 2024 ini Jawa Barat pantas pimpin Indonesia," katanya.
Asep mengatakan, pihaknya juga akan bekerja keras untuk menawarkan Ridwan Kamil kepada partai politik sebagai sosok yang tidak hanya mempunyai popularitas saja, akan tetapi kapasitas dan integritas yang dimiliki. Karena syarat diusungnya calon menurut undang-undang harus melalui jalur partai politik.
"Tugas kami meyakinkan parpol. Karena negara mengatur bahwa seorang calon presiden harus diusung parpol. Kita akan menawarkan bahwa ada kader terbaik bukan sekadar elektabilitas, tapi juga memiliki kapasitas dan kualitas," katanya.
Di samping itu, kata dia, RK24 mendorong berbagai elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Ketua KPK Firli Bahuri dan DPD RI pun bersuara untuk merevisi aturan presidential threshold (PT) 0 persen ini.
Dirinya menilai, PT 0 persen ini akan menghilangkan polarisasi di masyarakat, sekaligus membuka ruang kepada kader-kader terbaik bangsa untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
"PT 20 persen membatasi kebebasan demokrasi kita, sehingga ruang-ruang alternatif memilih kader terbaik menjadi dibatasi. Jadi kami berharap dan men-support bagaimana PT 20 persen ini kalau bisa dikembalikan jadi 0 persen," katanya.
Sehingga, dirinya berharap kepada partai politik untuk bisa membuka ruang-ruang alternatif kepada para calon pemimpin ke depan, agar ruang-ruang gagasan bisa tercipta dan masyarakat akan menentukan pilihannya sendiri dari berbagai calon pemimpin tersebut.
"Mudah-mudahan bisa bersama-sama kami untuk memberikan alternatif pilihan calon-calon presiden terbaik. Biarlah masyarakat memilih, parpol memberikan ruang saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
