Rabu 29 Dec 2021 17:54 WIB

Instruksi Kapolri ke Kapolda: Kebut Vaksinasi, Antisipasi Omicron

Sigit meminta seluruh kapolda untuk tetap melakukan pengendalian pandemi Covid-19.

Kapolri Jenderal Listyo  Sigit Prabowo mengingatkan seluruh kapolda untuk tetap melakukan pengendalian pandemi Covid-19 terlebih memasuki masa libur Tahun Baru 2022. Langkah ini penting dilakukan untuk mengantispasi penyebaran Covid-19 varian Omicron yang kini sudah masuk Indonesia.
Foto: Humas Mabes Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh kapolda untuk tetap melakukan pengendalian pandemi Covid-19 terlebih memasuki masa libur Tahun Baru 2022. Langkah ini penting dilakukan untuk mengantispasi penyebaran Covid-19 varian Omicron yang kini sudah masuk Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh kapolda untuk tetap melakukan pengendalian pandemi Covid-19 terlebih memasuki masa libur Tahun Baru 2022. Langkah ini penting dilakukan untuk mengantispasi penyebaran Covid-19 varian Omicron yang kini sudah masuk Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/12), Sigit menginstruksikan kepada seluruh kapolda yang daerahnya masih rendah capaian vaksinasinya untuk segera berpacu melakukan vaksinasi massal. Hal tersebut harus dilakukan guna mewujudkan target vaksinasi dosis kedua sebesar 70 persen.

Baca Juga

"Langkah yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan dan akselerasi vaksinasi di masing-masing wilayah. Bagi yang masih tertinggal lakukan langkah dan strategi yang pas sehingga akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan berikutnya," ujar Sigit.

Sigit memantau langsung akselerasi vaksinasi Covid-19 di 13 provinsi. Dari jumlah tersebut, lima provinsi kemungkinan akan mencapai 70 persen sehingga masih terdapat delapan provinsi yang perlu dikejar target vaksinasinya. Sigit menekankan vaksinasi meningkatkan imunitas dan menurunkan fatalitas bagi masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Akselerasi vaksinasi sebagai persiapan untuk menghadapi perhelatan acara nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. Untuk itu, jenderal bintang empat itu meminta para kapolda yang wilayahnya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional untuk mempersiapkan penanganan Covid-19 mulai dari sekarang sehingga personel Polri dapat mengawal pelaksanaan Presidensi G20 yang akan dihelat 2022.

"Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan ini harus kita kawal agar semuanya berjalan sukses. Jaga jangan sampai terjadi konflik, letupan yang bisa mengganggu proses presidensi. Tolong dilakukan mapping terhadap potensi yang ada dan kesiapan kita kalau belum optimal," ujar Sigit.

Untuk mencegah varian baru Omicron, Sigit berharap seluruh kapolda untuk serius melakukan pengawasan jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN). Penegakan protokol kesehatan (prokes) pelaku perjalanan internasional (PPI) harus diperkuat. Terutama, masa wajib karantina.

Tidak lupa, Sigit kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk kepolisian agar melakukan pengawalan iklim investasi di Indonesia. Karena, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Terkait masalah perizinan, ujarnya, jajaran Polri diminta memberikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM bisa tumbuh. Kawal penggunaan APBN baik di daerah dan sektor strategis sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran.

"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan pemerintah," pinta Sigit.

Sigit menegaskan, aparat kepolisian agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia di saat menghadapi situasi politik yang berkembang pada tahun 2022. Pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia harus berjalan aman, damai, dan tidak terjadi pecah belah sesama anak bangsa.

"Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi, dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," tutup Sigit.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement