REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 memicu anomali yang mengganggu program pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia 2020-2021.
"Dua tahun berlalu, di mana kita dalam keadaan tidak normal akibat Covid-19, sementara anggaran di kementerian dan lembaga juga kena imbas yang sangat berat yaitu adanya program ada refokusing anggaran," katanya saat membuka acara Taklimat Bidang PMK "#SDM Unggul, Indonesia Maju" yang diikuti dari YouTube Kemenko PMK di Jakarta, Rabu (29/12)/
Kemenko PMK yang membawahi tujuh kementerian/lembaga telah menyusun alur kerja human development cycle Indonesia dalam rangka membangun SDM. Alur tersebut dimulai dari tahap prenatal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kekerdilan.
Kemudian, fase anak usia dini, usia pendidikan dasar, usia SMP dan sederajat, usia SMA dan sederajat sebagai tahap untuk mempersiapkan masuk menjadi SDM produktif, usia produktif tetapi menunda karena masuk perguruan tinggi, usia kerja antara 17-65 tahun hingga lansia.
"Semua siklus ini diintervensi oleh negara dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia mengacu pada target dari visi Presiden sampai 2024 pada siklus pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia," kata Muhadjir.
Meski begitu, kata dia, dalam dua tahun terakhir bangsa Indonesia berada dalam suasana anomali yang berdampak pada program pembangunan SDM. "Sesuai dengan karakter anomali itu pasti kacau, dimulai dari Covid-19, kemudian berdampak kepada ancaman terhadap jaring pengaman sosial dan ekonomi mengalami hibernasi," ujar Muhadjir.
Agenda tersebut juga menjadi momentum bagi Kemenko PMK menyiapkan program kerja yang akan dijalankan pada 2022. Jajaran pejabat yang hadir secara langsung di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kemudian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
