REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengungkapkan di 2022 Sektor Perkebunan Indonesia harus lebih maju, mandiri dan modern serta mampu kuasai pasar ekspor. Hal ini, kata Syahrul karena pekebunan telah menjadi sektor strategis yang mendukung kinerja positif pertanian khususnya selama pandemi Covid-19.
“Ini adalah momentum untuk konsolidasi atas apa yang sudah kita lakukan satu tahun kebelakang, dan apa yang akan kita lakukan di tahun mendatang, maka di 2022 Perkebunan harus menjadi sektor yang makin maju mandiri dan modern,” ungkap Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan di Bogor.
Sektor Perkebunan, kata Syahrul, harus mempunyai program unggulan yang dapat mengaktualisasikan sektor ini di tahun mendatang. Dikesempatan tersebut, ia mendorong agar sektor ini mampu melakukan berbagai bentuk akselerasi baik dari sisi hulu hingga hilir. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat di sektor ini berani menampilkan komoditas unggulan baru di sektor perkebunan.
“Tidak hanya sawit, kita punya komoditas unggulan perkebunan lain yang juga memiliki potensi besar bahkan dipasar dunia, ada kopi, kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, pala, dan cengkeh serta komoditas perkebunan lainnya, potensi ini dapat menjadi modal kita untuk melakukan lompatan-lompatan,” tegas Syahrul dalam siaran persnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, ungkap Syahrul, nilai ekspor Pertanian Januari-November 2021 sebesar Rp 569,11 triliun naik 42,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 399,45 triliun, dan sebagian besar dari nilai tersebut merupakan kontribusi dari sektor perkebunan.
“Kinerja ini harus terus di maintain bahkan ditingkatkan, kedepan saya ingin warung-warung kopi di dunia harus ada kopi Indonesia, dan produk-produk perkebunan lainnya harus ada di tempat-tempat strategis di dunia,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Ali Jamil, Plt Direktur Jenderal Perkebunan, mengatakan luas areal perkebunan Indonesia mencapai 27,5 juta hektare dan 65 persen diantaranya adalah perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat ini lanjut Jamil memerlukan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi berbagai tantangan baik dalam aspek produktivitas, skala usaha, kepemilikan lahan, hingga permodalan, pembiayaan maupun inovasi teknologi.
"Perkebun rakyat memerlukan dukungan untuk bangkit dalam menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangunan perkebunan, sehingga perlu ada intervensi pemerintah, kerja sama dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainya," kata Jamil.
Skema anggaran dalam pembangunan perkebunan rakyat, lanjut Jamil, mulai diarahkan agar tidak hanya bergantung dengan APBN, tetapi diarahkan pada pemanfaatan KUR, CSR dan sumber pembiayaan lainnya.
"Oleh karena itu, kami meminta kepada segenap jajaran pertanian dan stakeholders terkait agar bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya tujuan pengembangan pembangunan perkebunan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
