REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog berharap pemerintah dapat segera melunasi utang kepada Bulog yang angkanya mencapai Rp 4,5 triliun. Utang tersebut merupaya biaya yang dikeluarkan Bulog dalam program penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk keperluan bantuan sosial untuk masyarakat.
Budi mengatakan, pemerintah sudah siap melakukan pembayaran utang. Hanya saja masih terdapat kendala dalam birokrasi antar kementerian.
"Memang negara (Kementerian Keuangan) sudah siap bayar, tapi karena ada peraturan menteri sosial (permesnsos) harus diubah jadi ada kendala," kata Buwas, sapaan akrabnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/12).
Buwas mengatakan, utang pemerintah akan sangat membantu Bulog dalam meringankan beban keuangan perusahaan. Pasalnya, proses penyerapan dan pengadaan beras dalam negeri untuk menjaga pasokan CBP menggunakan dana pinjaman dari perbankan.
Di satu sisi, saat ini ruang bagi Bulog untuk menyalurkan CBP sangat kecil karena tidak adanya penugasan berkelanjutan dari pemerintah untuk menyalurkan beras. Sejauh ini Bulog hanya mengandalkan penyaluran beras dalam operasi pasar untuk stabilisasi harga serta bantuan bencana alam.
"Tentu ini efeknya berkaitan dengan bunga utang. Semakin utang tidak terbayar maka semakin besar bunganya. Sementara beras, semakin tidak digunakan semakin turun kualitasnya," katanya.
Saat ini Bulog tercatat memiliki utang ke perbankan mencapai Rp 13 triliun. Utang terus membengkak karena bunga utang yang terus bertambah. Dia berharap regulasi pemerintah dapat lebih cepat untuk penyelesaian utang ke Bulog agar Bulog juga dapat meminimalisasi utang yang membengkak ke perbankan.
"Misalnya ketika Bulog harus mengadakan 1 juta ton beras, maka BPK akan langsung mengaudit. Ketika selesai, pemerintah bisa langsung membayar sehingga tidak ada bunga (yang membesar). Ini memang harus diubah supaya Bulog tidak berbulan-bulan terikat utang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
