Selasa 28 Dec 2021 13:13 WIB

KKP dan AP II Perbanyak Ekspor Langsung Produk Perikanan Lokal

Saat ini AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pekerja mengumpulkan ikan di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (ilustrasi). Pemerintah akan menggenjot ekspor langsung produk perikanan lokal melalui bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura (AP) II. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Pekerja mengumpulkan ikan di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (ilustrasi). Pemerintah akan menggenjot ekspor langsung produk perikanan lokal melalui bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura (AP) II. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II guna meningkatkan kegiatan direct call atau ekspor langsung produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. 

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemananan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina, menilai ekspor langsung membantu pelaku usaha perikanan, terutama memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.

Baca Juga

"Tentu kerja sama dan peningkatan sinergitas dengan AP II semakin penting mengingat keberterimaan produk perikanan kita sudah menjangkau 171 negara," ujar Rina saat rapat koordinasi dengan AP II di gedung Mina Bahari II, KKP, Jakarta, Selasa (28/12).

Rina menjelaskan, selama ini ekspor produk perikanan dilakukan melalui bandara-bandara transit seperti Soekarno-Hatta dan Juanda. Hal ini yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan terdapat risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama.

Sementara produksi perikanan Indonesia, terang Rina, mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa. Selain itu, KKP juga mendorong peningkatan produksi di sejumlah lokasi melalui program Kampung Budidaya. 

“Untuk itu, kita perlu menetapkan prioritas negara tujuan ekspor langsung seperti China, Jepang, Singapura, Vietnam, dan lain-lain," sambung Rina.

Rina memastikan, BKIPM siap mengupayakan dukungan volume minimal dan kontinuitas penyediaan komoditas yang diekspor. Tak hanya itu, dia menjamin lembaganya juga akan mengupayakan adanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

"Intinya kita siap memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya direct call ini," ungkap Rina.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan sinergi antara BKIPM dan AP II bernilai strategis bagi KKP karena memiliki dampak secara ekonomi dan keamanan bagi produk perikanan. 

"AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia yang mana beberapa di antaranya menjadi titik ekspor atau lalu lintas orang keluar negeri. Kita harapkan adanya peningkatan kerja sama antara AP II dan BKIPM berupa penambahan bandara yang akan berfungsi untuk ekspor langsung bisa meningkatkan ekspor produk perikanan ke depan," ujar Doni.

Kata Doni, KKP juga akan meningkatkan literasi melalui produksi konten di NeptuneTV untuk melawan penyelundupan produk perikanan melalui bandara-bandara AP II.

"Kita rencana akan memproduksi beberapa konten seperti seri Border Control yang akan bercerita tentang kerja tim BKIPM dan AP II serta stakeholders lainnya dalam mengawasi lalu lintas perikanan di bandara," ucap Doni.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menyambut baik penguatan kerja sama yang sudah terjalin. AP II, ucap Awaludin, akan menyiapkan sejumlah hal yang dibutuhkan guna terselenggaranya ekspor langsung di beberapa bandara yang dikelola AP II. 

"Ini sangat bagus, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kita komit untuk bersinergi dalam mewujudkan ekspor langsung ini," ucap Awaluddin.

Awaludin menyampaikan AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di wilayah barat Indonesia. Awaludin menyebut ekspor langsung sebelumnya juga telah dimulai di beberapa bandara di wilayah timur seperti Manado serta Ambon.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga meminta jajarannya untuk terus memfasilitasi pelaku usaha agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitasi tersebut mulai dari pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar hingga penguatan peran quality assurance.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement