Friday, 26 Syawwal 1443 / 27 May 2022

Alasan Taliban Bubarkan Komisi Pemilihan Afghanistan, Didukung Barat?

Senin 27 Dec 2021 19:41 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah

Taliban menilai Komisi Pemilihan Afghanistan tak lagi dibutuhkan. Pemilu Afghanistan (ilustrasi)

Taliban menilai Komisi Pemilihan Afghanistan tak lagi dibutuhkan. Pemilu Afghanistan (ilustrasi)

Foto: islam.ru
Taliban menilai Komisi Pemilihan Afghanistan tak lagi dibutuhkan

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Taliban telah membubarkan Komisi Pemilihan Independen (IEC) dan Komisi Pengaduan Pemilihan Independen. Komisi ini mengawasi pemilihan umum selama pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang didukung Barat. 

“Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan tidak perlu beroperasi. Jika kami merasa perlu, Islamic Emirate of Afghanistan akan menghidupkan kembali komisi ini," ujar juru bicara Bilal Karimi, dilansir Aljazirah, Ahad (26/12). 

Baca Juga

IEC didirikan pada 2006 dan memiliki mandat untuk menyelenggarakan serta mengawasi semua jenis pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu, beberapa pejabat komisi pemilihan dibunuh oleh kelompok bersenjata.  

Pemimpin IEC, Aurangzeb, mengatakan Taliban telah melakukan pembubaran komisi secara tergesa-gesa. Dia mengatakan, pembubaran ini memiliki konsekuensi besar. 

"Mereka telah mengambil keputusan ini dengan tergesa-gesa, membubarkan komisi akan memiliki konsekuensi besar.

Jika struktur ini tidak ada, saya 100 persen yakin bahwa masalah Afghanistan tidak akan pernah terpecahkan karena tidak akan ada pemilihan umum,” kata Aurangzeb. 

Sementara seorang politisi senior Halim Fidai, mengatakan, pembubaran komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban tidak percaya pada demokrasi. “Mereka menentang semua institusi demokrasi.  Mereka mendapatkan kekuasaan melalui peluru dan bukan surat suara,” kata Fidai, yang menjadi gubernur empat provinsi selama 20 tahun terakhir. 

Pekan ini Taliban juga telah membubarkan dua kepartemen pemerintah yaitu Kementerian Perdamaian, dan Kementerian Urusan Parlemen. Sebelumnya, Taliban telah Kementerian Urusan Wanita dan menggantinya dengan Kementerian untuk Mempromosikan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Selama kepemimpinan Taliban periode 1996-2001, Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bertugas untuk menegakkan doktrin agama dengan keras. 

Sejak kembali menguasai Afghanistan, Taliban berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih moderat. Namun pada kenyataanya, kepemimpinan Taliban mengecualikan perwakilan dari sektor masyarakat lainnya. Selain itu, mereka juga masih membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan.  

Sejauh ini, Taliban melarang perempuan kembali ke tempat kerja hingga situasi Afghanistan kondusif. Selain itu, hanya anak perempuan usia sekolah dasar saja yang diizinkan untuk kembali ke sekolah. Anak perempuan usia sekolah menengah tidak diizinkan untuk sekolah.    

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA