Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menilai keberhasilan KPP Pratama Pasuruan mencapai target pajak pada masa pandemi Covid-19 merupakan prestasi luar biasa. Misbakhun pun meyakini KPP Pratama Pasuruan masih bisa menambah penerimaan dari sektor perpajakan.
"Masih ada enam hari kerja yang tersisa pada akhir 2021 ini," ucapnya.
Oleh karena itu, Misbakhun juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernghargaan kepada jajaran KPP Pratama Pasuruan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan penghargaan untuk KPP Pratama Pasuruan bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK).
"Salah satu reward (penghargaan, red) itu bisa berupa realisasi pemberian IPK. Sudah hampir enam tahun IPK dì Direktorat Jenderal Pajak tidak dibayarkan lagi," kata Misbakhun.
Politikus asal Pasuruan itu juga mengingatkan Menkeu Sri Mulyani bersikap realistis dalam menetapkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Menurut Misbakhun, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan tentang pajak.
"Kami di Komisi XI DPR selalu mengingatkan Menteri Keuangan untuk membuat target pajak yang rasional, dengan formulasi perhitungan yang didasarkan pada situasi keadaan ekonomi makro yang aktual, kondisi ekonomi global, dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kondusivitas ekonomi yang sedang dalam tahap pemulihan setelah mengalami konstraksi yang dalam karena pandemi Covid-19," katanya.
