REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz berharap adanya sentimen positif dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 sehingga menjadi Rp 4.641.854. Revisi kenaikan upah menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,8 persen.
"Kami berharap dengan naiknya UMP DKI 2022, bisa menimbulkan efek domino untuk meningkatkan perekonomian DKI ke depan yang berangsur-angsur membaik," kata Abdul Aziz di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/12).
Menurut Aziz, keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP DKI tahun 2022 sudah tepat. Mengingat, kondisi ekonomi para pekerja sempat terperosok akibat pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
"Kami apresiasi usaha Pemda DKI untuk membela kepentingan buruh dan pekerja, kami dukung," ucapnya.
Menurut Abdul Aziz, revisi kenaikan UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen sudah tepat karena didasari rasa keadilan serta menyesuaikan dengan angka inflasi di DKI Jakarta. "Dasar keputusan itu sudah jelas, Pemprov menggunakan variabel inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen hingga keluarlah hasil tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa kajian. Salah satunya dari Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen.
Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 4,3 persen. "Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait," ucap Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
