REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK— PBB mengusulkan untuk memberikan dana hingga 6 Juta Dolar AS sebagai upaya perlindungan terhadap Afghanistan. Khususnya kepada para personel di Kementerian Dalam Negeri negara itu.
Saat ini, Afghanistan dipimpin kembali oleh Taliban, yang membuat pemerintahan dari kelompok itu berada di bawah sanksi PBB dan Amerika Serikat (AS). Dana yang diusulkan tersebut rencananya dibayar pada tahun depan, di mana sebagian besar ditujukan untuk mensubsidi upah bulanan para anggota Taliban yang menjaga fasilitas PBB.
Selain itu dana tersebut juga ditujukan untuk memberi para anggota Taliban itu tunjangan makanan bulanan. Ketentuan ini ada dalam kesepakatan dengan mantan pemerintah Afghanistan yang sebelumnya didukung oleh AS dan negara-negara Barat.
Rencana itu menggarisbawahi ketidakamanan yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban mengambilalih pemerintahan negara pada pertengahan Agustus. Krisis terjadi, dengan kekurangan dana yang terjadi karena berhentinya bantuan keuangan internasional.
“PBB memiliki tugas sebagai pemberi kerja untuk memperkuat dan, jika perlu, menambah kapasitas negara tuan rumah dalam keadaan di mana personel PBB bekerja di daerah yang tidak aman,” ujar wakil juru bicara PBB Farhan Haq, dilansir The National, Rabu (22/12).
Beberapa ahli mengatakan bahwa pembayaran yang diusulkan telah menimbulkan pertanyaan tentang apa ini akan melanggar sanksi AS dan PBB terhadap Taliban. Termasuk juga tentang apakah PBB dapat mendeteksi pengalihan dana untuk tujuan lain.
“Apa yang terjadi adalah tidak ada pengawasan yang tepat,” kata seorang sumber itu yang mengetahui masalah tersebut, yang tak mau disebut namanya.
Anggaran Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (Unama) saat ini sedang ditinjau. Namun, misi tersebut mempertahankan kepatuhan penuh terhadap semua rezim sanksi PBB. Meski demikian, Haq tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah pembayaran yang diusulkan akan melanggar sanksi yang diberikan, secara khusus oleh AS.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa jaringan Taliban tetap berada di bawah program sanksi kontra-terorisme Pemerintah AS. Disebutkan bahwa orang-orang yang tidak berwenang yang mendukung berisiko terkena sanksi dari Washington.
Pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, menolak mengomentari proposal PBB. Dana yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Taliban yang kekurangan uang untuk melindungi sekitar 3.500 personel PBB di Kabul dan 10 kantor lapangan.
Banyak yang berusaha Afghanistan mengatasi kekurangan pangan di tengah gangguan layanan publik dan keruntuhan ekonomi yang dipercepat oleh menguapnya bantuan keuangan asing. Dokumen PBB mengatakan sebagian besar anggaran keamanan 4 juta dolar AS yang diusulkan pada 2022 yang dibagikan oleh 20 badan PBB yang beroperasi di negara berpenduduk 39 juta itu, merupakan pembayaran sehubungan dengan penambahan sumber daya negara tuan rumah untuk tanggung jawab utama mereka melindungi personel PBB, yaitu Status of Mission Agreement (Soma).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
