REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk meningkatkan daya saing negara. Jokowi menceritakan, saat awal-awal pemerintahannya, banyak pembangunan infrastruktur yang dipertanyakan berbagai kalangan.
“Apa yang sudah kita bangun yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, pelabuhan, bandara, yang kita bangun banyak yang mempertanyakan. Untuk apa, rakyat tidak memakan aspal dan lain-lainnya,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12).
Ia pun menekankan, pembangunan infrastruktur dilakukan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan infrastruktur, kata dia, merupakan pembangunan peradaban yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, ia menekankan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur meskipun menerima berbagai cacian dan hinaan dari sejumlah kalangan.
“Kalau pondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana. Ya apapun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini… Ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau pondasi ini tidak akan kita bangun, enggak mungkin kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain, enggak mungkin,” kata dia.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, maupun bandara, nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pun tak hanya merupakan proyek-proyek besar, namun juga berbagai proyek kecil di daerah, seperti pembangunan jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar rakyat, BUM Desa, dll.
Bahkan, lanjutnya, selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mentransfer Dana Desa sebesar Rp 400,1 triliun untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa. Karena itu, presiden pun meminta PSI untuk turut mengawal anggaran APBN dan APBD sehingga pengelolaannya tak salah sasaran.
“Pengalaman saya sebagai wali kota sebagai gubernur, dan sekarang itu kalau uang APBD APBN itu diecer-ecer enggak akan jadi barang, udah percaya. Jadi pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan mengotot dengan DPRD-nya agar anggaran itu fokus,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
