REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menurun. Hal tersebut terungkap dalam riset yang dirilis Charta Politika Indonesia terkait survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara.
Survei mendapati, 64,3 persen publik masih percaya pada kinerja lembaga antirasuah tersebut dengan 18,4 persen tidak percaya pada KPK. Tingkat kepercayaan lembaga antikorupsi tersebut berada di bawah presiden, TNI, dan Polri.
"Sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3 bersaing dengan TNI," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya seperti dikutip, Selasa (21/12).
Dia melanjutkan, beberapa lembaga survei lain juga mendapati tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun dan disalip Polri. Kendati, Yunarto tidak bisa memastikan penyebab pasti turunnya kepercayaan responden kepada KPK adalah karena revisi UU KPK atau bukan.
Dalam survei, Presiden Joko Widodo memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dengan 77,8 persen. Disusul TNI di tingkat kedua dengan 76,3 persen dan Polri di peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan 66,8 persen.
Lebih lanjut, sebagian masyarakat juga menilai buruk kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Survei mendapat bahwa 44 persen publik menilai buruk pemberantasan korupsi dan 4,9 persen menyebut sangat buruk.
Penilaian tersebut relatif menurun jika dibandingkan hasil survei pada Juli lalu. Survei saat itu mendapati 45,3 persen publik menilai kondisi pemberantasan korupsi buruk dan 7,7 persen berpendapat sangat buruk.
Survei dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
